Pengamat: Sudah Waktunya Presiden Evaluasi Menterinya

Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:00 WIB
Share Tweet Share

Pengamat politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno (Poskota)

JAKARTA, SUARA PEMRED - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur jajaran menterinya karena komunikasi publik yang sangat jelek saat menjelaskan soal RUU Cipta Kerja. Akibat komunikasi yang kurang baik itu, UU Cipta Kerja mendapat banyak penolakan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini pengamat komunikasi  dari UIN Syarif Hidayatulah Jakarta Adi Prayitno berpandangan, memang sangat jelas sekali terlihat belakangan ini Presiden Joko Widodo  mengalami kerepotan dalam menghadapi menterinya sendiri. Tampak di antara Menterinya ada yang jalan sendiri dan kurang memainkan peran dari jabatan yang diberikan Presiden Jokowi. Seperti dalam bidang komuniukasi. Hal ini jelas sekali arahan kebijakan dari Presiden Jokowi. Namun sayangnya, penjabat terkait tersebut, tidak bisa menterjemahkan apa yang di inginkan Presiden. Sehingga puncaknya Presiden sampai harus ‘menumpahkan kekesalannya’ pada pembantunya yang tidak cakap kerjanya tersebut.

“ Sehingga puncaknya, seperti yang disaksikan masyakat belakangan ini. Presiden tampak kesal dengan  sejumlah Menterinya. Terutama yang terkait dengan fungsi komunikasi yang harusny di jalankan dengan cermat dan benar, menjelaskan dengan baik kebijakan pemerintah yang di gariskan, namun sayangnya hal itu tidak sampai ke masyarakat, “ ujar Adi Prayito pada Suara Pemred.

Lebih lanjut Adi mengatakan, dalam hal Omnibus Law UU Cipta Kerja dan rencana pemerintah untuk menjalankan program vaksinasi covid-19. Kebijakan tersebut, kini banyak menuai penolakan dari masyatakat. Hingga berujung pada aksi turun kejalan. Bahkan UU Cipta Kerja yang sudah di sahkan DPR pun sampai kini masih terus mengalir aksi penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Bahkan beberapa elemen dan ormas masyarakat yang telah menyatakan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhada UU Cipta Kerja tersebut.

“ Ini semua, berawal dari komunikasi yang buruk dari pejabat terkait di pemerintahan. Yaitu tidak mampu mengkomunikasikan kebijakan pemerintah oleh Menteri terkait ke masyarakat. Mestinya Menteri terkait bisa menyampaikan informarsi yang sebenar-benarnya atas kebijakan Pemerintah ke masyarakat. Presiden tentu ingin menterinya menjernihkan suasana,” ujar Adi.

Lebih  lanjut Adi mengatakan, saat ini publik tengah menunggu perubahan apa yang akan terjadi serta langkah yang akan diambil Presiden dari kekecewaan itu. Apakah Presiden hanya akan menegur begitu saja seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, atau akan mengganti para menterinya yang tidak cakap kerjanya tersebut.

“ Memang masa kerja Menteri  saat ini kan sudah setahun. Maka ya wajar kalau sudah waktunya Presiden Jokowi melakukan evalusi kerja para menterinya tersebut. Nah apakah kemudian itu akan berujung pada reshuffle terhadap sejumlah menterinya atau tidak, kita tunggu saja Langkah Presiden tersebut,” ujar Adi.

Adi mengatakan, terhadap kinerja Menteri tertentu yang kurang maksimal tersebut, Presiden mesti berani mengambil langkah tegas, untuk menggantinya. Sebab, jika tetap dipertahankan pun justru akan membebani Presiden sendiri kedepannya. Karena itu memang harus ada yang diganti dari Menteri yang tidak cakap tersebut. Soal  bagaimana penilaiannya seperti apa terhadap Menteri yang layak di ganti itu, Presiden pun sudah memiliki cara dan metodologinya sendiri.

“ Hanya saja kan memang saat ini waktunya atau momennya  belum tepat ya, kalau presiden tiba-tiba mengganti menterinya yang tidak cakap itu, sekarang-sekarang ini, ditengah upaya keras Presiden menangani dan menutaskan persoalan pandemic covid-19. Mungkin malah bikin kegadulan lagi. Ya paling tidak setelah urusan penangan Covid-19 teratasi,” ujarnya.()

Editor: Jay


Berita Terkait

Komentar