Ketua MPR Ajak Insan Pers Terlibat Aktif Dalam Proses Amandemen

Jumat, 13 Desember 2019 | 09:57 WIB
Share Tweet Share

Ketua MPR Ajak Insan Pers Terlibat Aktif Dalam Proses Amandemen

JAKARTA, SUARA PEMRED - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) minta kerjasama insan pers dalam memberitakan informasi yang tepat, khususnya terkait rencana kerja MPR RI dalam mengamandemen UUD NRI 1945.

Hal itu agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan jelas kevalidannya, dan tidak simpang siur apalagi termanipulasi.

"MPR RI  menerima mandat dari MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen UUD NRI 1945 guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Tidak ada rekomendasi mengubah masa jabatan presiden maupun mengubah sistem pemilihan presiden secara langsung," demikian Bamsoet di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Karena itu, wacana lain yang berkembang di luar Pokok-Pokok Haluan Negara tersebut kata Bamsoet  bukan bersumber dari MPR RI.

Proses panjang amandemen sudah diatur dalam Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Dimulai dari diusulkan secara resmi minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR RI, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR RI.

Usulan perubahan pasal-pasal tersebut diajukan secara tertulis disertai penjelasan mengapa harus diubah. Dan, usulan merubah pasal-pasal tersebut ditetapkan dalam sidang MPR RI yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR RI, yakni 474 dari 711 anggota.

"Sedangkan di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal UUD tersebut bisa dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu anggota MPR RI, yakni sekitar 357 dari 711 anggota MPR RI. Jadi prosesnya akan sangat panjang dan terbuka. Tidak tiba-tiba langsung ditetapkan begitu saja," jelas Bamsoet.

Namun, sampai sejauh ini memang belum ada usulan resmi dari anggota MPR RI 2019-2024 ataupun dari pihak luar untuk mengamandemen pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Hanya saja proses dialektika masih berlangsung di masing-masing internal partai politik.

"Dari diskusi sementara, Partai Golkar, PKS, dan Demokrat belum menyetujui amandemen. Ketiga partai politik tersebut berpandangan jika diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara, bisa dilakukan melalui Undang-Undang," tutur Bamsoet.

Karena itu Bamsoet mengajak insan pers dan organisasi kemasyarakatan turut terlibat aktif dalam dialektika amandemen UUD NRI 1945 guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Untuk itu pula pimpinan MPR RI aktif melakukan silaturahim kebangsaan, selain ke partai politik juga ke berbagai media massa dan kelompok masyarakat.

Silaturahmi kebangsaan yang sudah dilakukan antara lain ke PBNU, Kompas, SCTV, MUI, dan dalam waktu dekat akan ke PP Muhammadiyah.

"MPR RI memanfaatkan golden time hingga 2023 untuk akhirnya mengambil keputusan perlu tidaknya dilakukan amandemen. Sebab, tahun 2024, terlalu politis menjelang Pemilu. Jadi, sebelum 2023, MPR RI akan menyerap aspirasi dan membuka pintu dialektika seluas mungkin. Sehingga jadi tidaknnya amandemen berdasarkan kehendak rakyat," pungkasnya.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar