DPD Minta Karhutla Dirumuskan dengan UU

Senin, 21 Oktober 2019 | 15:05 WIB
Share Tweet Share

DPD Minta Karhutla Dirumuskan dengan UU

JAKARTA, SUARA PEMRED - Komite II DPD RI meminta pemerintah merumuskan aturan, regulasi, UU yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di Indonesia.

“Penanganan Karhutla selama ini dilakukan ketika terjadi kasus kebakaran, bukan pada aspek pencegahan. Untuk itu, perlu diatur dengan UU,” tegas Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Kompleks DPD RI, Senayan Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas pengawasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Menurut Yorrys saat ini Indonesia lebih membutuhkan regulasi tegas yang mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan Karhutla. “Pembahasan regulasi itu harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, baik dari sisi pengelolaan ataupun pelestarian,” ujarnya.

Anggota DPD RI dari daerah Papua itu menilai, kebakaran hutan ini bukan masalah baru, sehingga dibutuhkan satu regulasi khusus tentang bagaimana pencegahan Karhutla tersebut.

“Kalau aturan itu dibebankan secara sektoral, maka itu bukan solusi. Apalagi dalam setiap Karhutla selalu melibatkan TNI/Polri, sehingga perlu membuat satu badan khusus yang menangani kebakaran hutan,” pungkasnya.


Wakil Ketua Komite II, Bustami Zainudin, mengatakan kasus karhutla di Indonesia selalu berulang tiap tahunnya, dan sampai saat ini tidak ada penanganan serius dari pemerintah.

Dalam 5 tahun terakhir, luas Karhutla secara nasional mencapai hampir 4,5 juta ha lebih. Kebakaran terbesar adalah tahun 2015 yang mencapai 3 juta ha, tahun 2016 seluas 438.363 ha, tahun 2017 mencapai 165.484 ha, tahun 2018 seluas 510.564 ha dan tahun 2019 350.000 ha.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena Karhutla sudah menjadi bencana rutin setiap tahun, sementara penanganannya cenderung terlambat,” kata Bustami.

Menurut Bustami, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Januari-September 2019 diperkirakan mencapai Rp 66,3 Triliun. Kerugian ini lebih kecil dibandingkan kebakaran tahun 2015, yang mencapai Rp221 triliun.

“Jika luas kebakaran hutan tahun 2019 sekitar 11,6 % dari total luas kebakaran di tahun 2015, besaran kerugian ekonomi pada kebakaran hutan tahun 2019 adalah 30 % dari besaran kerugian pada kebakaran hutan tahun 2015. Jadi, tingkat kerugian akibat kebakaran hutan tahun 2019 lebih besar dibanding 2015,” ungkapnya.

Senada, narsumber yang hadir dalam RDPU Komite II, Dradjad Hari Wibowo, adanya kasus karhutla sangat merugikan negara Indonesia. Penanganan pemerintah atas kasus karhutla dinilai tidak serius dan tidak efektif. Dirinya menganggap penanganan karhutla tidak diimbangi dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang terjadi kasus karhutla. Selain itu, tidak adanya tindakan tegas atas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Itu menunjukkan penanganan karhutla dan bencana asap, itu kurang efektif. Penanganan lebih kepada pencitraan penegakan hukum. Sekian perusahaan sudah kita tindak, itu biasanya yang ditekankan. Pemprov dan Pemkab/Pemkot kurang intensif terlibat karena kurang sumber daya dan dana. Penanganan bias ke tahun terjadinya bencana asap. Jadi budget ngucur saat terjadinya bencana, ketika tidak ada bencana, lembaga klaim digunakan untuk memperbaiki sistem,” kata Drajad.

Secara terpisah, Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menjelaskan bahwa kasus karhutla membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter karbon terbesar di dunia. Dirinya memfokuskan pada pengurangan deforestasi dan pembakaran untuk pembukaan lahan. Saat ini masih banyak industri yang menggunakan pembakaran untuk land clearing.

“Setiap tahun di musim kering kita punya permasalahan. Deforestasi dan kebakaran hutan menyumbang emisi karbon terbesar. Tanpa adanya pengurangan deforestasi, Indonesia tidak akan bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon,” katanya.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar