MPR akan Kaji Sebelum Dilakukan Amandemen UUD 1945

Rabu, 09 Oktober 2019 | 15:26 WIB
Share Tweet Share

Bamsoet: Pembagian Tugas MPR Musyawarah Mufakat

JAKARTA, SUARA PEMRED - Ketua MPR RI  Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan jika amandemen UUD 1945 meski terbatas tidak akan diputuskan dalam waktu dekat ini. Kemungkinan pada tahun ketiga masa kerja MPR RI tahun 2021 mendatang.

"MPR harus mengkaji dulu, misalnya mana yang dibutuhkan untuk bangsa ini. Sehingga MPR tak akan memutuskan secara terburu-buru. Mungkin tahun 2021," tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Golkar sendiri  kata Bamsoet, sudah menyusun skala prioritas untuk proses amandemen tersebut. Namun, seluruh partai dan fraksi MPR RI masih harus menyerap aspirasi masyarakat, agar tidak menimbulkan pro dan kontra untuk menghindari kegaduhan politik yang tidak perlu.

“Jadi, MPR RI harus mendengar seluruh masukan masyarakat dan berbagai pihak pemangku kepentingan bangsa dan negara ini sebelum amandemen uud 1945 itu dilakukan,” pungaksnya.

Amendemen UUD 1945 tersebut menjadi salah satu agenda MPR periode 2019-2024 ini. Amandemen itu sebagai rekomendasi MPR periode 2014 - 2019. Diantaranya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar