Puan Tegaskan DPR Bukan Setempel Pemerintah

Selasa, 08 Oktober 2019 | 14:50 WIB
Share Tweet Share

Puan Tegaskan DPR Bukan Setempel Pemerintah

JAKARTA, SUARA PEMRED - Ketua DPR RI Puan Maharani (PDIP) bersama para wakilnya, Rachmat Gobel (NasDem), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), dan Aziz Syamsuddin (Golkar) serta Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam silaturahmi pertamanya dengan wartawan parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/10), berjanji jika DPR RI tak akan menjadi setempel pemerintah.

“DPR ke depan akan sinergi dengan baik dengan pemerintah khususnya terkait dengan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itu harus kita dukung. Tapi, DPR sebagai pengawas, kalau ada kebijakan pemerintah yang menyalahi aturan dan merugikan rakyat, maka harus dikritisi,” demikian Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kali ini Puan Maharani tampak santai dan lebih terbuka untuk berbicara dan ngobrol dengan para wartawan. Karena itu kata dia, protes atau demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa pun ke DPR dipersilakan.

“Selama protes itu berjalan tertib, sopan, dan tidak anarkis, kita persilakan dan bicara untuk mencari solusi masalah yang kita hadapi bersama,” tutur putri alm. Taufik Kiemas – Megawati Soekarnoputri itu.

Puan melihat dinamika politik yang terjadi di DPR selama ini bisa naik dan turun. Itu satu hal yang biasa dalam politik. Hanya saja semua itu harus berkomitmen yang sama untuk terus menjaga silaturahmi dan gotong-royong, menjaga NKRI dan tidak tercerai-berai antar kelompok masyarakat akibat perbedaan sikap politik.

“Semua harus berjalan sesuai dengan konstitusi. Bahwa parpol sebagai pilar demokrasi mesti ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat itu secara bersama-sama,” pungkasnya.

Sementara itu Aziz Syamsuddin, berjanji akan kembali membahas RKUHP (Rancangan Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana) secara transparan dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Kami akan bahas di Komisi III DPR dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Demikian juga RUU yang lain yang dianggap kontroversi,” kata politisi Golkar itu.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar