MPR: Pemindahan Ibu Kota akan Diatur UU, bukan GBHN

Selasa, 08 Oktober 2019 | 14:41 WIB
Share Tweet Share

MPR: Pemindahan Ibu Kota akan Diatur UU, bukan GBHN

JAKARTA, SUARA PEMRED - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menegaskan jika aturan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu akan diatur dengan UU, yang akan dibahas oleh DPR RI. Sehingga tidak diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dibahas MPR RI.

“Perlu diketahui jika saat ini perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur itu masih rencana. Belum ada peraturan yang mengatur itu. Karena itu, akan diatur melalui UU yang akan dibahas pemerintah dan DPR,” kata Waketum PKB itu, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengirimkan surat pemindahan ibu kota itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (sekarang Ketua MPR RI),  terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tersebut, dan dibahas oleh Komisi II DPR RI.

Surat bernomor R34/PRES/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 berisi penyampaian hasil kajian dan permohonan dukungan pemindahan ibu kota.

Selain itu, Jazilul menyebut jika amendemen UUD NRI 1945 tidak membahas masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode atau 10 tahun. Demikian pula kepala daerah.

“Dua periode itu sudah cukup untuk presiden, gubernur, bupati, dan jabatan-jabatan eksekutif lainnya. Amendemen sendiri hanya terbatas pada penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana direkomendasikan MPR periode sebelumnya,” tambah Jazilul.

Namun kata Jazil, amendemen UUD 1945 itu belum tepat jika dilakukan sekarang. Di mana MPR sedang fokus pada penataan menyamakan visi dan misi MPR RI lima tahun ke depan. “Mungkin nanti,” pungkasnya.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar