DPD RI Memilih Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

Selasa, 08 Oktober 2019 | 10:31 WIB
Share Tweet Share

DPD RI Memilih Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan

JAKARTA, SUARA PEMRED - Setelah Ketua DPD RI  AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPD RI dan mengesahkan keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2019-2020, maka pada Selasa (8/10) hari ini melakukan Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD yaitu Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, PPUU, PURT, BULD, BKSP, BAP, dan BK secara Musyawarah mufakat.

Demikian disampikan AA. Lanyalla  pada Sidang Paripurna ke-4 DPD RI di Kompleks  DPD RI Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Khusus untuk Badan Kehormatan (BK), kata Lanyalla, pemilihan Pimpinan BK akan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana Pasal 105 Peraturan DPD Nomor 2 tentang Tata Tertib.

“Kami berharap proses pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI dapat berlangsung secara demokratis dan lebih mengutamakan azas  musyawarah mufakat seperti yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila,” kata Lanyalla.

Lanyalla berharap keanggotaan DPD RI Periode 2019-2024 ini lebih peka lagi dalam menangkap aspirasi masyarakat dan daerah. Lantaran, tantangan yang semakin besar dalam mengemban amanah rakyat dan daerah, tentu membutuhkan komitmen DPD RI.

”Untuk itu, kami sangat mengharapkan soliditas, kerja keras dan  kerjasama seluruh Anggota DPD baik dalam kerja-kerja alat-alat kelengkapan DPD RI maupun secara perseorangan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada penetapan alat kelengkapan DPD RI bahwa anggota memilih satu alat kelengkapan Utama, satu alat kelengkapan Pendukung dan satu alat kelengkapan Penunjang. Setiap Anggota kecuali Pimpinan DPD wajib menjadi Anggota salah satu Komite. “Anggota tidak dapat merangkap pada satu alat kelengkapan sejenis,”  ungkapnya.

Selain itu masih ada lima provinsi lagi yang belum menyerahkan yakni  Gorontalo, NTB, Maluku, Papua, D.I Yogyakarta. “Kami menghimbau agar lima Provinsi yang belum menyerahkan usulan nama keanggotan alat kelengkapan tersebut agar segera menyampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPD RI,” tambahnya.

Sedangkan untuk keanggotaan Panmus yang terdiri dari ketua alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, dan satu anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili sebagai ketua alat kelengkapan DPD RI. Khusus keanggotaan Panmus akan ditetapkan kemudian setelah susunan pimpinan alat kelengkapan DPD RI terbentuk.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dari Maluku itu menyadari masalah dan tantangan DPD RI ke depan sudah di depan mata. Bahkan, setiap periode akan muncul masalah baru dan masalah yang belum terselesaikan dari sebelumnya.

“Pada intinya DPD RI sangat dinamis apalagi dengan pimpinan dan anggota DPD RI yang baru ini dan kita berharap bisa menjangkau permasalahan di depan nanti,” kata Nono mengingatkan.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar