Puan Maharani Berharap Pembentukan AKD DPR Lancar

Senin, 07 Oktober 2019 | 13:33 WIB
Share Tweet Share

Puan Maharani Berharap Pembentukan AKD DPR Lancar

JAKARTA, SUARA PEMRED - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pembentukan alat kelangkapan dewan (AKD) DPR RI yang mulai dibahas pada Senin (7/10) ini lancar, dan tidak terjadi kegaduhan politik seperti lima tahun lalu (2014). Di mana terjadi konflik kepentingan y- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pimpinan DPR dan seluruh anggota memiliki tantangan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik atas kinerja DPR.

"Saya berharap kegaduhan politik lima tahun lalu antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak terjadi lagi dalam proses demokrasi kepemimpinan di DPR RI sekarang ini,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/10/2019).

Kegaduhan politik lima tahun lalu itu kata politisi PDI-Perjuangan itu, merupakan luka sejarah yang tak lagi menghargai satu sama lain. Karena itu, pembentukan AKD ini harus saling menghargai dan menghormati.

Menyinggung UU KPK yang baru, yang belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ada salah ketik, menurut Puan Maharani, karena ada salah ketik. "Itu masalah teknis. Kita sudah konsolidasikan dan selanjutnya harus melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan," pungakas Puan.
 
Sementara itu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPR RI menyebutkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPR RI yang berwenang.

Ketiga fungsi tersebut juga tercantum dalam Pasal 20A amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alat Kelengkapan DPR (AKD) yang dimaksud adalah sesuai dalam Pasal 20 Peraturan Tata Tertib DPR RI, meliputi Pimpinan DPR RI, pimpinan komisi-komisi DPR, pimpinan Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Badan Kehormatan (BK), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna DPR.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar