Khoirul Umam: Parlemen Baru Tak Cerminkan Perubahan

Senin, 07 Oktober 2019 | 13:16 WIB
Share Tweet Share

Khoirul Umam: Parlemen Baru Tak Cerminkan Perubahan

Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD RI dan Bambang Susestyo sebagai Ketua MPR RI tidak mencerminkan semangat perubahan di tubuh legislatif.

Selain ketiga nama tersebut merupakan  stok lama dalam percaturan politik nasional, masyarakat juga harus waspada  jika penempatan ketiga nama tersebut di posisi lembaga tinggi negara itu sebagai “trade off” atas kepentingan dan keinginan untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Indikasi “trade off” itu mulai terlihat saat Ketua MPR terpilih Bambang Susetyo mulai memunculkan wacana pengembalian GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang bisa berujung pada penghapusan Pilpres langsung, dan mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR?

“Masyarakat sebaiknya tidak terkecoh dengan argumen tentang kompleksitas penyelenggaran dan mahalnya biaya Pilpres. Sebab, harga mahal demokrasi itu merupakan ikhtiar untuk memberikan jaminan hak politik dan kebebasan rakyat utk menentukan pemimpinnya sendiri,” demikian Ahmad Khoirul Umam, PhD, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) yang juga pengajar Ilmu Politik Internasional pada Universitas Paramadina, Jakarta, itu, Sabtu (5/10/2019).

Bahkan kata Umam, pemilihan presiden oleh MPR justru akan memfasilitasi  terkonsolidasinya kekuatan oligarki untuk mengatur semua model permainan kekuasaan di negeri ini. “Jika itu terjadi, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran (democratic setback) yang sangat tajam,” tuturnya.

Meski, masyarakat sekarang bisa lega memiliki pimpinan parlemen yang baru melalui proses politik yang lancar, namun masyarakat juga tetap harus kritis dan waspada dalam mengawal perjalanan kepemimpinan legislatif yang baru ini.

Kinerja ketiga pimpinan lembaga negara tersebut harus tetap sesuai dengan aspirasi rakyat dan semangat reformasi. “Jika mereka ikut-ikutan melanggengkan model kerja-kerja legislasi lama, yang gemar bergerak secara senyap untuk memaksakan sejumlah konsep ketatanegaraan dan perundang-undangan yang menabrak aspirasi publik, maka mereka akan berhadapan dengan kekuatan civil society,’ tambah Umam.

Jika itu terjadi, maka stabilitas politik akan terganggu dan chaos di akar rumput akan tercipta. “Alhasil, alih-alih bisa fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi asing, pemerintahan justru akan terjebak dalam kontroversi dan perdebatan publik yang tidak produktif,” ungkapnya.

Transaksional

Sementara itu mengenai 50 persen jumlah anggota DPR berasal dari kalangan pengusaha, menurut Umam, hal itu mengindikasikan rekrutmen politik di Parpol untuk menjaring kader-kader baru dari kalangan aktivis, peneliti, akademisi dan elemen masyarakat sipil lainnya belum optimal.

Komposisi 50 persen anggota DPR berlatar belakang pengusaha itu juga mengindikasikan bahwa potensi perselingkuhan dunia bisnis dan kekuasaan menjadi lebih terbuka. “Kue ekonomi negara akan lebih banyak diakses oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan,” jelas Umam.

Selain itu, komposisi itu juga menunjukkan bahwa sektor swasta dan dunia bisnis bersifat “hermaprodit”, karena sejatinya sektor bisnis nasional tak ubahnya merupakan kepanjangan tangan para penguasa untuk mengakumulasi kekuatan modal secara lebih mudah melalui praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

“Kita sadar bahwa realitas politik transaksional terjadi di ruang demokrasi kita. Tapi, parpol tidak bisa 100
persen disalahkan karena ada supply dan demand dalam proses interaksi dengan elemen masyarakat. Sehingga yang perlu dilakukan ke depan, Parpol harus lebih membuka diri untuk memberi jalan dan akselerasi pada elemen masyarakat sipil seperti aktivis, peneliti, jurnalis hingga akademisi, untuk bisa ikut lebih mewarnai demokrasi Indonesia,” pungkas mantan wartawan Jawa Pos itu.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar