Pemerintah Diminta Serius Tangani Karhutla

Senin, 21 Oktober 2019 | 12:41 WIB
Share Tweet Share

Dradjad Hari Wibowo Ketua Umum IFCC

JAKARTA, SUARA PEMRED -Pemerintah dan Parlemen diminta serius memperhatika isu Karhutla (Kemakabaran Hutan/lahan). Sebab persoalan ini menjadi isu tag line bahwa bencana asap dan karhutla pengaruhnya keluar sektor kehutanan sangat besar. Bahkan UNICEF menyebutkan  lebih dari 10 juta anak-anak terkena dari dampak kebakaran hutan yang ada. Begitu pula puluhan jumlah penduduk juga terkena dampak dari bencan karhutla tersebut. Bahkan dampak dari masalah ini hingga merambah pada hasil produk olahan dari hutan yang terbakar tersebut, di boikot oleh Negara-negara internasional. Tidak kecuali Singapura yang merupakan Negara tetangga Indonesia sendiri juga ikut memboikot dari produk olahan Indonesia yang merupakan hasil hutan yang mengalami kebakaran tersebut.

“ Dan bapak-bapak, Ibu-Ibu kita harus mengemis-ngemis lagi pada Negara lain agar produk kita itu dibeli lagi oleh mereka. Singapura yang hanya Negara kecil itu, langsung membuat keputusan menolak produk olahan hasil hutan Indonesia. Terutama produk kertas. Dan kita lama sekali sampai berhasil meloby nya agar itu direlaksasi. Sekarang sudah direlaksasi setelah perusahaan-perusahaan pembuatnya,  pabrik-pabriknya mendapat sertifikat. Akan tetapi seperti kita mengemis kesana, gara-gara asap tersebut. Belum lagi pernyataan pejabat di Malaysia. Sehingga pengaruhnya besar sekali pada kawasan soal dampak dari karhutla ini,” ujar Dradjad Hari Wibowo Ketua Umum IFCC (Indonesian Forestry Certification Cooperation) saat menghadiri rapat dengar pendapat di Komite II DPD RI di Senayan Jakarta, Senin (21/10).

Dradjad juga mengingatkan, bahwa soal hutan di Indonesia itu selama ini minim perhatian dari pemberitaan media masa, terutama  media internasional. Namun begitu ada kasus kebakaran hutan yang ada di sejumlahn kawasan di Indonesia, media asing ramai- ramai memberitakannya. Sehingga posisi geopolitik Indonesia jelas sangat terpengaruh sekali, saat terjadi kasus karhutla ini.

“ Oleh karena itu saya betul-betul memohon kepada teman-teman di Komisi II DPD ini agar memberikan perhatian serius persoalan ini.  Sebab sering kali kita terlupa, ketika elnino sudah berkurang, hujan dating, dan seolah ini sudah selesai. Padahal ini isu laten. Karena begitu meledak kita jadi kelabakan lagi dan kita tidak siap. Dan pengaruhnya cukup besar terhadap posisi geopolitik Indonesia,” ujar Wanhor PAN ini.

Dradjad mengatakan, bahwa persoalan karhutla ini pengaruhnya cukup besar pada perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi makro. 

“Perdagangan Internasional saya kasih contoh salah satunya kita di boikot dari sisi prodak olahan hasil hutan. Belum lagi kita di boikot dari kelapa sakit. Sawit ini memang musuh temen-temen lingkungan, tetapi kita juga harus realistis bahwa sakit ini membuka sekali kesempatan kerja. Jadi kita mesti mencari keseimbangan,” tegas ekonomi senior Indef ini. 

Lebih lanjut Dradjad mengatakan adanya kasus karhutla sangat merugikan negara Indonesia. Penanganan pemerintah atas kasus karhutla dinilai tidak serius dan tidak efektif. Dirinya menganggap penanganan karhutla tidak diimbangi dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yang terjadi kasus karhutla. Selain itu, tidak adanya tindakan tegas atas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Itu menunjukkan penanganan karhutla dan bencana asap, itu kurang efektif. Penanganan lebih kepada pencitraan penegakan hukum. Sekian perusahaan sudah kita tindak, itu biasanya yang ditekankan. Pemprov dan Pemkab/Pemkot kurang intensif terlibat karena kurang sumber daya dan dana. Penanganan bias ke tahun terjadinya bencana asap. Jadi budget ngucur saat terjadinya bencana, ketika tidak ada bencana, lembaga klaim digunakan untuk memperbaiki sistem,” kata Drajad.

Namun isu soal kebakara hutan ini tidak sempat disinggung oleh Joko Widodo dalam pidato perdananya usai di ambil sumpahnya dalam sidang paripurna MPR di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Mingggu (20/10) kemarin. Dalam pidatonya itu justru Jokowi lebih banyak menyinggung soal pemangkasan birokrasi yang sederhana dan transparana, pengentasan kemiskinan dan penggangguran dan perekonomian.(JAY)

Editor: wal


Berita Terkait

Nusantara

Riau Siaga Darurat Karhutla Hingga Oktober

Selasa, 19 Februari 2019
Nusantara

Tangani Karhutla, Panglima TNI Tambah PasukanĀ 

Senin, 25 Februari 2019
Nusantara

Atasi Karhutla, TNI Siagakan Helikopter

Senin, 25 Februari 2019

Komentar