DPR Pastikam Surat Berisi Darurat Keuangan Negara Adalah Hoaks

Senin, 05 April 2021 | 22:21 WIB
Share Tweet Share

DPR Pastikam Surat Berisi Darurat Keuangan Negara Adalah Hoaks

JAKARTA,SUARAPEMRED - Berita atau informasi terkait diterbitkannya Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara beredar luas di media sosial, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan, informasi ini adalah kabar bohong (hoaks) yang sengaja untuk memperkeruh kondisi bangsa di tengah situasi pandemi ini.  

Lembaran informasi yang tersebar luas tersebut tertanggal 17 Maret 2021 dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat serta menetapkan Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia.

“DPR sejauh ini tidak pernah menerima salinan Keputusan Presiden terkait hal tersebut. Bisa dipastikan ini merupakan hoaks dengan tujuan tertentu,” tegas Azis Syamsuddin di Jakarta, Senin, 5 April 2021.  

Karena itu, lanjut Azis, maayarakat jangan mudah percaya dengan kabar yang sengaja dihembuskan ini. Seban, pasti ada tujuan lain dari upaya-upaya gelap yang dilakukan oknum tertentu.

“Sudah ada penjelasan dari  Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg) Eddy Cahyono Sugiarto, saya rasa ini sudah cukup memberikan pencerahan," kata Azis.  

Menurut Azis, berita itu sudah dibamtah sebagai kabar bohong. Sekretaris Negara (Sekneg) menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara tersebut.  

Azis juga memastikan, sampai dengan saat ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara. Penjelasan poin kedua dalam surat palsu itu menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas).  

Ketiga, Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. "Beberapa poin yang disampaikan jelas sudah disangkal. DPR berharap masyarakat tak perlu mempersoalkan surat yang sejacara jelas bukan surat resmi. Dan kepada pihak berwajib kiranya segera melakukan langkah-langkah cepat, untuk meredam informasi yang beredar," pungkas Azis.   

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar