Tak Logis Ara Sirait Gantikan Moeldoko

Senin, 05 April 2021 | 18:06 WIB
Share Tweet Share

M Qodari. [Istimewa]

JAKARTA, SUARA PEMRED - Kegagalan kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) mendapatkan restu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, berujung pada desakan mundur untuk Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sosiolog Universitas Hasanuddin Makassar, Dr Sawedi Muhammad mendorong Maruarar Sirait  atau sering di sapa Ara Sirait menggantikan Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan karena didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden.

“Kalaupun KSP diganti, saya kira pertimbangannya didasarkan pada kedekatan personal dengan Presiden, bukan berdasarkan keahlian spesifik atau geopolitik,” Kata Dr Sawedi Muhammad, Minggu (4/4/2021)

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai saran agar Maruarar Sirait menggantikan Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dianggap tidak masuk akal, karena akan menimbulkan masalah baru ke depannya.

“Seperti yang dijelaskan Pak Dr Sawendi dalam pendapatnya, Maruarar Sirait pernah diisukan jadi salah satu menteri, tetapi karena ada masalah internal dengan PDIP, Maruarar urung dilantik di menit terakhir. Nah sekarang mendorongnya masuk kabinet, ngajak berantem namanya sama PDIP. Saran yang tidak masuk akal,” kata Qodari, Senin (5/4/2021)

Menurut Qodari, persoalan di Partai Demokrat sudah selesai seiring dengan penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan hal itu merupakan bukti bahwa konflik yang ada di Partai Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal Partai Demokrat.

“Masalah utama atau apinya itu ada di dalam internal Partai Demokrat, bukan karena Moeldoko. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” jelas Qodari

Lanjut Qodari, tidak ada pentingnya Presiden Jokowi mengganti Moeldoko dengan Maruarar Sirait, karena tidak ada hubungannya antara konflik di internal Demokrat dengan Moeldoko. 

“Saat ini KLB Partai Demokrat sudah ditolak, persoalan sudah selesai dan SBY juga sudah enjoy. Jadi Pak Moeldoko biarlah bertugas menjadi KSP, karena memang tidak ada kepentingan yang mendesak Pak Presiden mengganti beliau,” pungkasnya.

Editor: Gusti


Berita Terkait

Komentar