Cara DPR Perjuangkan Vaksin Gratis Untuk Rakyat

Rabu, 10 Maret 2021 | 01:21 WIB
Share Tweet Share

Vaksin Covid-19/Kompas.com

Cara DPR Perjuangkan Vaksin Gratis Untuk Rakyat

*) A Eko Cahyono

Perjuangan DPR menggolkan program vaksinasi gratis untuk rakyat butuh waktu panjang, bahkan bukan jalan yang mudah. Awalnya pemerintah hanya menargetkan 107 juta penduduk yang bakal menerima vaksin. 

Dengan rincian, sekitar 32 juta rakyat mendapat vaksin gratis. Sementara sisanya sekitar 75 juta penduduk diminta membayar. Alasannya masyarakat kelas menengah ke atas perlu dikenakan beban demi asas keadilan. 

Namun DPR terus mendesak agar negara hadir dimanapun, sesuai konstitusi yakni wajib melindungi setiap warga negara. Salah satu bentuk kehadiran negara adalah dengan menyediakan vaksin gratis untuk rakyat.

Tentu saja untuk menyediakan Vaksin Covid-19 gratis perlu penghitungan secara cermat, matang, akuntabel secara anggaran dan kompetitif secara keekonomian.

Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan  APBN 2021 dalam menopang pembiayaan dan kebutuhan semua sektor.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebutkanpada APBN 2021 alokasi anggaran pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp18 triliun. Banggar DPR malah memberi sinyal bahwa anggaran pengadaan vaksin Covid-19, pada APBN 2021 masih terbuka untuk dinaikkan menjadi Rp23 triliun. 

Malah DPR menawarkan sejumlah alternatif anggaran dapat dipilih guna menjalankan mandat vaksin dan vaksinasi gratis untuk segenap rakyat, misalnya dengan penggunaan dana cadangan APBN 2021. 

Terlebih lagi, program vaksinasi Covid-19 tidak akan mungkin tuntas pada 2021, sehingga beban anggarannya dapat dipecah beberapa tahun. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi pemerintah untuk berbisnis dengan rakyat dalam vaksinasi Covid-19. Artinya, pemerintah menjalankan mandat sistem jaminan sosial nasional, karena program vaksinasi Covid-19 Gratis sebagai manisfestasi jaminan kesehatan dasar rakyat. 

Ikut Berempati

Selain memperjuangkan anggaran vaksin gratis melalui APBN, DPR juga ikut berempati terhadap penderitaan rakyat yang kehidupannya terdampaknya akibat Covid-19. Hal ini dibuktikan dengan pemotongan anggaran dan belanja DPR pada APBN 2020 untuk penanganan Covid-19

Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan anggaran DPR turut dipotong hingga Rp 220 milliar. Kebijakan pemangkasan anggaran ini sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. 

Awalnya, anggaran DPR tahun 2020 sebesar Rp5,1 triliun. Namun setelah adanya Perpres anggaran berubah menjadi Rp 4,8 triliun.

Tak hanya itu, bahkan sejumlah fasilitas bagi legislator ikut dikorbankan. Yakni. menunda pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan pribadi sebesar Rp 116.650.000 untuk 575 anggota DPR. Pemberian fasilitas uang muka sesuai dengan Peraturan Presiden (PP) nomor 68 tahun 2010 tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perseorangan. ***

*) Wartawan Majalah Suarapemred

Editor: Eko

Tag:

Berita Terkait

Komentar