Komitmen DPR untuk Rakyat di Tengah Pandemi Covid-19

Selasa, 09 Maret 2021 | 09:21 WIB
Share Tweet Share

Rapat Paripurna DPR RI, Senin, 9 November 2020 (Foto: Tempo.co)

KOMITMEN DPR UNTUK RAKYAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

 

Oleh : Mokhamad Munif

Wartawan Majalah Suara Pemred

 

Tak bisa dipungkiri sejak pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa pandemi covid-19 sudah memasuki Indonesia, pada 2 Maret 2020 atau setahun lalu, DPR RI langsung merespon agar pemerintah melakukan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, pengobatan, penyediaan rumah sakit bagi masyarakat yang terpapar covid-19, penyediaan tempat pemakaman, dan tentu pemulihan ekonomi nasional.

Karena itu DPR kemudian membentuk Satgas Lawan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Satgas ini langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang juga bertindak selaku Koordinator Satgas Lawan Covid-19 yang dilaunching di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2020)

Pembentukan satgas itu sebagai upaya DPR untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan virus Corona (Covid-19) di tiap-tiap daerah, Pembentukan Satgas Lawan Covid-19 ini secara lintas fraksi DPR RI dan bertanggung jawab kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. 

Satgas juga untuk menyambungkan pengusaha lokal atau donatur lokal dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau Puskesmas khususnya terkait kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga Kesehatan dan masyarakat dalam menerapkan prtokol kesehatan (Prokes) dimaksud.

Mekanisme kerja Satgas ini dilakukan melalui aplikasi/website SatgasLawanCovid19.com, yang terkoneksi langsung dengan 682 Rumah Sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, serta puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia. 

Hadir dalam launching Satgas ini antara lain Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara virtual, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. 

Untuk itu, Satgas Lawan Covid-19 ini tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang, melainkan sumbangan dalam bentuk alat kesehatan, masker, APD, ventilator serta alat pendukung medis lainnya, yang langsung didistribusikan ke rumah sakit - rumah sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas yang ada. 

Sementara itu dalam menjalankan tugasnya, Satgas Lawan Covid-19 ini berkoordinasi dan berkerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai pihak terkait. 

Dengan kerja cepat, Satgas ini kemudian melakukan road show, kunjungan kerja, dan silaturahmi dengan berbagai kalangan. Tak tekrecuali dengan pimpinan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, MPH PGI, pengusaha, buruh, dan sebagainya, untuk menyerap aspirasi dalam mencegah dan penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya tersebut.

Seperti berikut ini:

1. Posko masak Jakarta Pusat 1 di Kantor Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2020).

2. Inspeksi mendadak (Sidak) ke Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (23/5/2020).

3. Protokol ‘New Normal’ ke Kemenkes Jakarta, Rabu (27/5/2020)

4. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ketua Kadin Rosan Roeslani, pada  Jumat (29/5/2020)

5. Perwakilan Buruh yang diwakili Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, pada Jumat (29/5/2020)

6. PBNU pada Rabu (3/6/2020).

7. PP Muhammadiyah pada Rabu (3/6/2020).

8. MPH PGI Jakarta, pada Rabu )3/6/2020).

9. Posko Masak JS2 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2020)

10. Menteri BUMN Erick Thohir, pada Sabtu (6/6/2020).

11. Menemui Demonatran di Gedung DPR RI yang menolak UU Cipta Kerja, pada Jumat (8/10/2020).

12. Inspeksi ke Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM), Rabu (24/2/2021) khusus terkait proses vaksinasi yang sedang dalam uji klinis di BPOM.

13. DLL

REGULASI DAN ANGGARAN

Tak berhenti pada penyerapan aspirasi dari masyarakat, Satgas dan DPR RI juga berkomitmen untuk menyelamatkan dampak pandemi covid-19 dari sektor ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja (PHL) oleh perusahaan, maka DPR mendukung Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan tiga Perppu yang diusulkan pemerintah, untuk mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Dimana DPR RI secara resmi menerima Surat Presiden (Surpres) untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mengatasi penyebaran Corona (Covid-19). Draf tersebut secara langsung diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel.

“Saya beserta Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Banggar (Badan Anggaran) menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemerintah. Kami sudah rapat atau berdiskusi bersama, rapat konsultasi dengan pemerintah untuk bisa menyamakan sikap, bersatu dalam menghadapi wabah Corona. Termasuk bagaimana mencari formula fiskal dan kebijakan sistem keuangan dalam menangani dampak kesehatan, sosial, ekonomi dan bidang strategis lainnya,” kata Puan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020),

Selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang akan diundangkan menjadi Undang-Undang, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada Senin (4/5/2020), rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI dari PDIP Said Abdullah. Dimana di tengah situasi yang luar biasa akibat pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah pada 31 Maret 2020 menerbitkan tiga payung hukum sekaligus. Secara khusus, Banggar DPR RI merespons kebijakan fiskal yang tertuang dalam Perppu Nomor 1/2020 dan Perpres Nomor 54/2020.

Banggar menyambut baik, langkah cepat pemerintah yang telah mengeluarkan tiga Kebijakan stimulus fiskal guna mengantisipasi dampak Covid-19. Pertama, kebijakan stimulus belanja untuk memperkuat perekonomian domestik tahun 2020; Kedua, Kebijakan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor; dan Ketiga, kebijakan stimulus tambahan belanja dan pembiayaan untuk penanganan dampak covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Ketiga Perppu tersebut adalah:

1. Terbitkan Perppu revisi UU No 17 tahun 2003

Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) merevisi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terutama pada penjelasannya.

Revisi penjelasan itu adalah memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3 ke 5 persen dan PD rasio pajak terhadap PDB tetap 60 persen.

2. Terbitkan Perppu APBN 2020

Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu APBN 2020 karena Rapat Paripurna DPR RI tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat akibat social distance.

Perpu itu dibutuhkan pemerintah untuk menyesuaikan kembali APBN 2020 dengan kondisi sekarang ini dan beberapa bulan ke depan.

Tanggulangi Covid-19, Banggar DPR Rekomendasikan Pemerintah Terbitkan 3 Perppu

3. Terbitkan Perppu terhadap UU PPh

Pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap UU Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagaimana UU Perubahan Kelima dari Undang-undang Pajak Penghasilan.

Perpu ini akan memberikan insentif Pajak Penghasilan orang pribadi dengan taruf PPh 20 persen bagi mereka yang memiliki simpanan di atas Rp 100 miliar.

Meski demikian, yang bersangkutan wajib berkontribusi kepada negara sebesar Rp1 miliar kepada Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Berbarengan dengan itu, Satgas Lawan Covid-19 dan Baleg DPR RI harus berdialog dengan kelompok buruh dan pekerja untuk menjelaskan pentingnya UU Ominbus Law Cipta Kerja yang terus dibahas di tengah pandemi. Bahkan, pimpinan DPR RI dan Baleg DPR perlu menemui demonstran di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, yang memprotes UU Cipta Kerja, pada Jumat (8/10/2020).

Dimana sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Mengingat, situasi di tengah wabah virus corona dinilai tidak efektif untuk melakukan pembahasan undang-undang. Namun, DPR bergeming.

Bahkan sebelumnya dalam rapat paripurna, Senin (30/3/2020), Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja tidak akan berhenti. Lewat pidato pembukaan masa persidangan yang disampaikannya, Puan menyatakan, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

Tugas konstitusional itu adalah pembahasan dan penyelesaian 50 rancangan undang-undang (RUU) dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Salah satunya, RUU Cipta Kerja. "Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, terdapat 50 judul RUU yang telah jadi Prolegnas Prioritas pada tahun 2020," ujar Puan. 

Sedangkan terkait anggaran, pada Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 14 Agustus 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperhitungkan secara cermat dan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Penyusunan APBN 2021 berada dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional," kata Puan.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam kesempatan itu menyampaikan, jika Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp2.739,2 triliun untuk tahun 2020. Anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020. Selain itu, tambahan belanja anggaran Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah  juga menggelontorkan insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, sektor Kementerian/Lembaga dan pendapatan sebesar Rp 106,11 triliun total mencapai Rp 2.739 triliun sampai akhir 2020. Merespon hal itu, Muhaimin menyerukan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sebagai bukti komitmen DPR untuk rakyat tersebut, pada Sidang Paripurna DPR pada Senin (8/3/2020) pun Ketua DPR RI Puan Maharani tetap menegaskan agar DPR terus fokus pada penanganan covid-19.

Dengan demikian, komitmen DPR RI untuk rakyat selama pandemi covid-19 ini, ketiga fungsi dan tugasnya sudah dijalankan dengan optimal. Baik dari sisi pengawasan, anggaran maupun perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- www.dpr.go.id (09-04-2020)

- www.dpr/go/id (03-06-2020)

- www.tribunnews.com (Rabu, 3 Juni 2020)

- www.dpr.go.id (06-06-2020)

- www.dpr.go.id (06-06-2020)

- www.dpr.go.id (27-05-2020)

- www.tribunnews.com (Jumat, 29/5/2020)

- www.antaranews.com (Jumat, 29 Mei 2020)

- www.tribunnews.com (Sabtu, 23 Mei 2020)

- www.dpr.go.id (21-03-2020)

- www.antaranews.com (5 Oktober 2020)

- www.kontan.id (Selasa, 31 Maret 2020)

- www.antaranews.com (Jumat, 14 Agustus 2020)

- www.kompas.com (24/2/2021)

- Dll 

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar