Indra Charismiadji: Jilbab, Mendikbud Harusnya Tegur Walikota, bukan Guru SMKN 2 Padang

Selasa, 26 Januari 2021 | 15:19 WIB
Share Tweet Share

Indra Charismiadji: Jilbab, Mendikbud Harusnya Tegur Walikota, bukan Guru SMKN 2 Padang

JAKARTA,SUARAPEMRED -  Pemerhati Pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai pernyataan Mendikbud yang menegur Kepala Sekolah SMKN 2 Padang, itu sama persis kondisinya dengan aturan kewajiban berhijab di Padang itu sendiri. Yang Mendikbud sampaikan itu benar, tapi kurang bijaksana.

Apa yang disampaikan oleh Mendikbud tidak jauh berbeda dengan aturan mengenakan jilbab itu sendiri, tujuannya baik tapi sangat tidak bijaksana untuk mewajibkan bagi seluruh siswi termasuk non muslim sangatlah tidak bijak dan bahkan melanggar hak asasi manusia.

“Jika Mendikbud meminta para pendidik di SMKN 2 Padang dibebastugaskan karena mereka mengikuti aturan kepala daerah (Pemda), sangatlah tidak bijak. Ini menyangkut nasib dan karir seseorang. Bahwa yang disanksi harusnya Pemda setempat,” tegas Indra pada wartawan di Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Menurut Indra, hal ini terjadi akibat Mendikbud belum memahami kondisi dunia pendidikan Indonesia. “Untuk yang kedua kalinya saya mengatakan bahwa Mendikbud kita ini germaphobe alias orang yang takut kuman di era pandemi. Makanya beliau benar-benar menerapkan protokol kesehatan 3M: menjaga jarak; memakai masker; mencuci tangan,” katanya.

Indra menjelaskan menjaga jarak dari para guru, kepala sekolah, dan insan pendidikan. Mendikbud memilih untuk menggunakan masker besi sehingga tidak ada percakapan, dialog, diskusi dengan pemangku kepentingan pendidikan. “Beliau juga lebih banyak mencuci tangan untuk masalah-masalah pendidikan yang ada di tanah air. Ini protokol kesehatan yang kebablasan,” kritik pria berkacamata yang pernah menyampaikan hal yang sama saat terbitnya SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka di tahun 2021 itu.

Dalam kasus SMKN 2 Padang ini lanjut Indra, jika Mendikbud tidak menjaga jarak maka beliau seharusnya tahu bahwa para pendidik ini hanya menjalankan Instruksi Wali Kota Padang nomor 451.442/BINSOS-iii/2005 dan telah berjalan selama 15 tahun.

“Bahwa itu bukan sepenuhnya kesalahan para pendidik yang menjalankan instruksi pemimpinnya yaitu komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Mendikbud harus diakui memang buruk. Indikatornya bisa dilihat dari komunikasi dengan media massa. Para pemburu berita yang memang tugasnya mencari berita sangat kesulitan dalam mendapatkan pernyataan Mendikbud, bahkan yang namanya konferensi pers dengan media hampir tidak pernah diadakan. Semua informasi satu arah dan tidak ada dialog atau percakapan,” tambah Indra.

Kasus di SMKN 2 Padang menurut Indra, membuktikan kalau tidak ada keinginan dari Mendikbud untuk berdialog, menyelidiki secara mendalam, tetapi malah memilih untuk menjadi hakim. Suatu langkah yang ironis karena pendidikan baru dapat berjalan dengan baik jika ada dialog, ada percakapan satu dengan yang lainnya.

Selain itu, Mendikbud juga memiliki kecenderungan untuk cuci tangan masalah pendidikan. Jika memang peduli dengan kasus intoleransi mengapa hanya kasus yang viral secara nasional yang ditanggapi. “Bagaimana dengan kasus di SMAN 58 Jakarta dimana ada guru yang mengarahkan untuk memililh Ketua OSIS berdasarkan agamanya, atau di SD Inpres 22 Wosi Manokwari dimana ada anak yang dilarang mengenakan jilbab. Semua itu berada dimasa kepemimpinan Mendikbud Nadiem Makarim,” ungkapnya.

Padahal, upaya untuk memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia dengan menciptakan ekosistem yang kondusif, stabil, bermoral, dan demokratis harusnya menjadi langkah nyata Mendikbud dibandingkan sekedar melempar urusan ke Pemerintah Daerah (Pemda) dengan segala resikonya dan termasuk pernyataan yang provokatif.

Satu hal lagi yang musti dipahami sebagai Mendikbud beliau harusnya memposisikan diri sebagai orang tua dari seluruh insan pendidikan Indonesia, yang seharusnya lebih membimbing dan mengayomi bukan mengintimidasi. “Beliau bisa menunjukkan posisinya sebagai pemimpin untuk minta maaf kepada siswa, orang tua dan guru yang merasa dipaksa untuk menerapkan pemakaian jilbab di sekolah. Mas Menteri, kami ini anak-anakmu. Jangan jadikan kami musuhmu. Tapi pimpin, bimbing, dan ayomi kami agar tercapai tujuan Indonesiayang maju,” pungkas Indra

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar