Temui Wapres, PBNU Ajukan 8 Point Catatan Draft UU Ciptaker

Jumat, 16 Oktober 2020 | 17:45 WIB
Share Tweet Share

Temui Wapres, PBNU Ajukan 8 Point Catatan Draft UU Ciptaker

JAKARTA, SUARAPEMRED - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, dan Rais Aam Miftahul Akhyar menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin di rumah dinasnya, pada Kamis (15/10) malam.

Kedatangannya untuk menyerahkan draf rekomendasi untuk Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipatker) ke Wapres Ma'ruf Amin. Draft berisi delapan (8) poin terkait kiritik atas UU Cipta Kerja.

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Said Aqil usai pertemuan di Jakarta semalam.

Oleh karena itu, PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dalam menerjemahkan UU Cipta Kerja tersebut dalam berbagai regulasi turunannya. Said Aqil, mengatakan bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro rakyat, pro buruh, pro-grassroot. "Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” tambah Said Aqil.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, yang ikut dalam pertemuan, mengatakan Wapres Ma’ruf meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pengesahan UU Cipta Kerja. NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana,” kata Masduki.

Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya. “Kata Wapres, ada dua solusi yang diberikan; pertama, kalau masih bisa diadopsi lewat PP, maka itu akan diadopsi lewat PP, maka mana konsepnya? Saya (wapres) terima. Tetapi, kalau misalnya tidak bisa, maka ajukan saja judicial review,” ujarnya.   

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar