Indonesia Darurat Kemiskinan

Kamis, 08 Oktober 2020 | 07:47 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi orang miskin. [Istimewa]

Banyak yang salah dalam menilai parahnya kemiskinan di Indonesia. Hal ini terjadi karena analisisnya berpatokan pada tingkat kemiskinan secara makro. Perlu disadari, angka secara makro adalah ukuran agregat, dan angka itu hanya menunjukkan berapa persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan jumlah penduduk.

Jika misalnya, angkanya adalah 10 persen, kesimpulannya adalah: penduduk yang miskin hanya 10 persen, sedangkan 90 persen sisanya tidak termasuk kategori miskin. Untuk membuktikan kesalahan tersebut, coba dilihat perkembangan kemiskinan Indonesia dengan menggunakan data makro untuk dua rezim yang berbeda, yakni rezim Reformasi dan Orde Baru.

Selama 20 tahun masa reformasi, pemerintah telah mampu menekan tingkat kemiskinan secara cepat. Angkanya turun dari 23,43 persen pada tahun 1999, menjadi hanya 9,20 persen tahun 2019. Ini merupakan penurunan yang cukup besar. Keberhasilan ini kemudian disimpulkan oleh banyak pihak sebagai prestasi yang luar biasa. Bahkan, saat itu sempat muncul komentar, “sejak Indonesia merdeka, baru pada era sekarang ini tingkat kemiskinan mampu ditekan sampai di bawah dua digit”.

Pujian yang sama juga dialamatkan pada rezim Orde Baru. Tingkat kemiskinan tahun 1976 tercatat 40,10 persen. Ini angka yang sangat tinggi, karena 40,1 persen dari penduduk adalah miskin. Tetapi hebatnya, 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1996, angka kemiskinan itu bisa ditekan menjadi hanya sebesar 11,3 persen. Tidak mengherankan kalau lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, dan hampir semua pengamat internasional memuji Indonesia setinggi langit atas prestasi Orde Baru tersebut.

Jelas bahwa, dengan memakai data kemiskinan secara makro, baik rezim Reformasi maupun Orde Baru, dinilai sebagai dua rezim yang berhasil dalam memerangi kemiskinan jangka panjang di Indonesia.

Perlu dicatat, angka kemiskinan secara makro menyembunyikan kemiskinan regional. Sudah sejak lama, persoalan kemiskinan di Indonesia bukan terletak pada kemiskinan pada tingkat makro, tetapi kemiskinan pada tingkat regional. Faktanya adalah tidak hanya sangat parah untuk wilayah tertentu, tetapi kemiskinan antar wilayah juga sangat timpang. Berikut ini penjelasannya.

 Orang Miskin atau Daerah Miskin?

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak hanya terbesar, secara internasional Indonesia juga memiliki tingkat keragaman tertinggi dalam segala hal. Baik beragam dalam sumber daya alam, corak dan aktivitas ekonomi, infrastruktur, bahasa, budaya, maupun keyakinannya. Kondisi antar wilayah sangat beragam.

Konsekuensi penting dari keragaman tersebut adalah terciptanya ketimpangan antar wilayah yang besar, baik ketimpangan ekonomi maupun kemiskinan. Dan, yang  lebih penting lagi, ketimpangan regional Indonesia itu bersifat structural dan persisten. Artinya, sejak sebelum merdeka, masa setelah merdeka, dan sampai sekarang, kesenjangan tersebut tetap terjadi dan polanya hampir tidak berubah.

Oleh karena itu, memotret kemiskinan secara makro menjadi sangat tidak memadai. Agar bisa memahami kemiskinan di Indonesia secara komprehensif, indikator secara makro tersebut perlu dilengkapi dengan indikator secara regional.

Dalam konteks regional, membedakan antara “orang miskin” dan “daerah miskin” merupakan hal yang krusial. Jika indikator kemiskinan secara makro yang diterapkan di suatu wilayah, angka yang diperoleh lebih tepat dipakai sebagai indikator kemiskinan wilayah, dan bukan indikator mengenai banyaknya orang miskin.

Umpamanya, angka tingkat kemiskinan di suatu wilayah adalah 60%, ini merupakan indikator bahwa wilayah tersebut adalah wilayah yang miskin, sehingga sebagian besar penduduknya (60%) tergolong miskin. Seandainya wilayah itu wilayah yang maju, persentase kemiskinannya akan rendah.

Hal sebaliknya bisa terjadi. Bisa saja, suatu wilayah memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, tetapi wilayah tersebut memiliki penduduk miskin yang sangat banyak jumlahnya. Kok bisa? Ini disebabkan karena jumlah absolut penduduk di wilayah tersebut banyak sekali, sehingga meskipun persentase kemiskinannya rendah, tetapi jumlah absolut penduduk yang miskin sangat tinggi. Untuk kasus seperti ini, wilayah tersebut tidak dikategorikan sebagai wilayah miskin, tetapi disebut sebagai wilayah yang kemiskinan massalnya tinggi.

 Variasi Kemiskinan Regional

Perlu ditegaskan bahwa kasus “daerah miskin” dan “kemiskinan massal” sangat mewarnai dunia kemiskinan Indonesia. Ambil contoh untuk kasus 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 1999. Tingkat kemiskinan secara nasional pada waktu itu sebesar 23,43 persen. Tetapi tingkat kemiskinan di DKI dan di Papua sangat berbeda jauh dari angka di tingkat nasional. Tingkat kemiskinan di DKI hanya 3,99 persen, sedangkan di Papua 54,75 persen. Sehingga, pada 1999, tingkat kemiskinan di Papua adalah 13,7 kali lebih besar dari pada tingkat kemiskinan di DKI.

Ketimpangan regional seperti itu masih tetap berlangsung setelah dua puluh tahun kemudian (2019). Di mana tingkat kemiskinan nasional adalah 9,20 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI hanya 3,42 persen, tetapi di Papua mencapai 26,55 persen. Atau, di Bali hanya 3,42 persen, tetapi di Papua Barat setinggi 21,51 persen, sedangkan di NTT mencapai 20,61. Betapa besar perbedaannya.

Ringkasnya, tingkat kemiskinan secara nasional membutakan persoalan kemiskinan regional. Di satu sisi, ada provinsi yang tingkat kemiskinannya sangat rendah tetapi, di sisi lain, ada provinsi dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.

Faktanya, tingkat kemiskinan sangat tinggi ditemui di wilayah Indonesia bagian timur seperti di Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT. Oleh karena itu, empat provinsi yang disebut terakhir dapat digolongkan sebagai wilayah yang miskin.

 Kemiskinan Massal

Berbeda dengan tingkat kemiskinan yang fokus pada besaran persentasenya, kemiskinan massal berbicara tentang berapa jumlah orang yang miskin. Perlu dicatat, kemiskinan massal juga muncul di wilayah tertentu.

Pada tahun 1999, seperti telah diungkapkan di atas, tingkat kemiskinan di Papua sangat tinggi, yakni mencapai 54,75 persen. Tetapi jumlah orang yang miskin di Papua hanya 1,148 juta orang. Bandingkan dengan jumlah orang miskin di Jawa Barat, di mana dalam tahun yang sama, jumlahnya mencapai 8,393 juta orang. Atau bandingkan dengan Jawa Tengah yang jumlah orang miskinnya mencapai 8,755 juta orang. Secara absolut, jumlah 8 juta orang miskin di Jabar atau di Jateng, sudah menyamai jumlah seluruh penduduk di Sulawesi Selatan.

Sampai tahun 2019, jumlah kemiskinan massal memang sudah turun secara signifikan, tetapi pola penyebarannya tidak berubah.  Tiga provinsi di Jawa, yaitu Jabar, Jateng, dan Jatim, tetap menjadi pusat wilayah kemiskinan massal di Indonesia. Wilayahnya termasuk kategori kaya, tetapi juga kaya dengan orang miskin. Fenomena seperti ini merupakan ciri pokok dari, dan sekaligus membuat ruwet, persoalan kemiskinan di Indonesia yang tidak bisa diungkap oleh indikator kemiskinan secara makro.

 Dua Soal

Indonesia menghadapi dua persoalan kemiskinan yakni kemiskinan wilayah dan kemiskinan massal. Selama ini, kebijakan kemiskinan berpola seragam. Satu kebijakan untuk semua aspek kemiskinan, sehingga kemiskinan tetap dalam kondisi darurat. Ke depan, kebijakan yang seragam perlu direvisi. Kebijakan kemiskinan harus berdimensi wilayah dan sekaligus berdimensi kemiskinan massal.

Penulis

Munawar Ismail
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Editor: Gusti


Berita Terkait

Opini

Jangan Suriahkan Indonesia!

Senin, 20 Mei 2019

Komentar