Dualisme Hancurkan Harga Timah  

Rabu, 07 Oktober 2020 | 19:22 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi timah. [Istimewa]

Presiden Joko Widodo perlu mencabut lisensi Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Future Exchange (JFX) untuk menjual timah. JFX ini memang sudah lama aktif di bursa, tetapi lisensinya hanya untuk menjual komoditas emas dan kopi, bukan timah.

 

Tetapi, mulai tahun 2018, JFX setelah melihat potensi timah, masuk ke pasar timah murni batangan dan merusak harga. Diizinkannya JFX menjual timah, dicurigai penuh dengan deal gelap di belakangnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan.

 

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Timah pada tanggal 16 April 2018, juga membuka ruang bagi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa, untuk lahirnya lebih dari satu bursa timah.  

Atas perintah atasan, Bappebti menerbitkan lisensi bagi bursa komoditi yang memenuhi syarat untuk ikut memperdagangkan timah murni batangan, yakni JFX. JFX kemudian sebagai salah satu bursa timah selain Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI) atau Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Padahal, ICDX sudah lebih dahulu menjadi penjual tunggal di pasar timah sekaligus menjadi penentu harga timah nasional dan acuan harga timah dunia. 

 

Bappebti harus sesegera mungkin mencabut lisensi yang diberikan kepada JFX, dan memastikan ICDX menjadi penjual tunggal timah di bursa komoditas. Presiden Jokowi harus turun tangan dan meminta Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto untuk mencabut Permendag ini.

 

Dualisme Timah

Dualisme bursa komoditas timah di Indonesia tidak lepas dari kepentingan politik di Kementerian Perdagangan. Pada zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, diterbitkan Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang mengatur tata niaga ekspor timah dan mewajibkan timah diperdagangkan di Bursa Timah sebelum diekspor (Pasal 11, ayat 1).

 

Kebijakan ini telah memberi angin segar bagi timah di tanah air untuk menjadi acuan harga di pasar timah dunia. Selain itu, dengan adanya satu bursa, timah kita menjadi besar dan bisa memberikan kontribusi keuangan yang besar bagi penerimaan negara. Keuntungan lainnya adalah stabilitas harga timah di pasar terjaga. 

 

Selain dapat mengurangi jual-beli lisensi bahkan meminimalisir perdagangan timah illegal, ini juga untuk mewujudkan rencana Presiden Jokowi perihal Pusat Logistik Berikat (PLB). Terbukti Indonesia akhirnya mampu mengendalikan harga timah dunia dan memperluas pasar ekspor timah. Ini terbukti harga timah dunia stabil di atas US$ 20.000/MT dari tahun 2016-2018 dan peran Singapura sebagai secondary market dari semula 90 persen di tahun 2014 turun menjadi 20 persen di tahun 2018. Selain itu, penerimaan negara dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), pajak dan royalti terus meningkat.

 

Namun, ambisi besar acuan harga timah dunia dan kedaulatan timah Indonesia sejak lahirnya Permendag RI No. 32/2013 itu tak lagi memberikan angin segar bagi Industri timah Indonesia.  Karena di rezim Menteri Perdagangan pemerintahan Jokowi-JK, Enggartiasto Lukita dari Partai Nasional Demokrat, tidak lagi menempatkan BKDI/ICDX sebagai satu-satunya bursa penentu harga timah.

 

Permendag No. 53/2018 melalui Bappebti juga menjadikan JFX sebagai salah satu bursa timah selain ICDX. Indonesia hanya perlu satu bursa timah, dan BKDI/ICDX adalah satu-satunya Bursa Komoditi dan Penentu Harga Timah di Indonesia (Aktualita, Majalah Bappebti, edisi September, 2013).

 

Ini sebenarnya aturan kontroversi, anomali kebijakan. Kehadiran  dua bursa akan merusak (disrupsi) acuan harga dan menyebabkan terpuruknya timah. Selain itu pembeli akan bingung dalam menggunakan harga acuan hingga lebih memilih transaksi perdagangan timah Indonesia melalui secondary market.

 

Peningkatan perdagangan melalui secondary market akan mengakibatkan meningkatnya country risk perdagangan timah murni batangan di Indonesia, hingga akhirnya mendegradasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan harga timah, dan menurunkan kepercayaan global terhadap Indonesia. 

 

Problem dualisme bursa timah Indonesia menyebabkan harga timah menunjukkan tren penurunan sejak 2019. Di tahun 2020, harga timah terus menurun sampai di bawah US$ 15,000/MT, sehingga berpotensi menyebabkan kehilangan pendapatan devisa sebesar US$ 400 Juta. 

 

Sebagai negara produsen timah kedua terbesar dan negara eksportir timah terbesar, kehadiran dua bursa menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara price maker dan kehilangan potensi pasar yang besar. Selain itu, dualisme bursa akan melemahkan pengawasan terhadap tata niaga perdagangan timah Indonesia, yang mengakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini menjadi kurang maksimal.

 

Anomali kebijakan lainnya adalah Pasal 10 PerDirjen No: 05/DAGLU/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atas Penelusuran Teknis Ekspor Timah, tanggal 7 Februari 2019, berbunyi sebagai berikut, “Verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah murni batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timah yang dilakukan oleh surveyor tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap timah murni batangan, timah solder, dan barang lainnya dari timah.”

 

PerDirjen ini harus dibatalkan karena jelas memunculkan rantai birokrasi panjang, yang semakin menyulitkan para pelaku pasar timah, bahkan terlihat tidak adanya kepastian hukum. Presiden Jokowi harus segera turun tangan mengatasi persoalan ini. Ini bukan persoalan sepele.

 

Jika tidak diperhatikan, percuma saja Indonesia menjadi negara produsen timah terbesar kedua di dunia, tetapi tak sanggup menentukan harga di pasar global. Padahal, yang namanya barang tambang akan mengalami kelangkaan dan mengalami titik puncak produksi. Cadangan timah kita terus dieksplorasi sampai habis dan tak memberikan andil besar pada penerimaan negara.

 

Indonesia memiliki keunggulan komparatif perdagangan timah di pasar internasional dan Indonesia sebagai net exporter timah. Total sumber daya timah Indonesia berdasarkan data Kementerian ESDM dalam bentuk bijih sebesar 3.483.785.508 ton dan logam 1.062.903 ton.  Sedangkan cadangan timah Indonesia dalam bentuk bijih sebesar 1.592.208.743 ton dan logam 572.349 ton. 

 

Cadangan timah Indonesia ini menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah China. Dari sisi demand, kebutuhan timah dunia berkisar 200.000 ton per tahun, dan Indonesia berkontribusi sebesar 40 persen atau sekitar 80.000 ton per tahun. Kondisi ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai benchmark harga timah dunia. 

 

 

Penulis

Ferdy Hasiman
Peneliti Alpha Research Database

Editor: Gusti

Tag:

Berita Terkait

Komentar