Labuan Bajo Menuju Kota Internasional

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:12 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi Kota Labuan Bajo. [Istimewa]

Ada satu program kerja pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat (Mabar) yakni Adrianus Garu dan Anggalinus Gapul yang menarik dikaji. Program itu adalah “Penataan Labuan Bajo Menuju Kota Internasional.”

 

Kalau ditilik dari sisi urgensitas, program ini termasuk prioritas utama, karena berada di urutan ke-2 dari 10 program kerja Paket AG Nomor Urut 4 ini. Artinya mengemas Labuan Bajo menjadi kota internasional bukan isapan jempol. Untuk seorang calon kepala daerah yang memiliki visi besar membangun daerahnya, maka konsep ini tidak bisa diabaikan.

 

Labuan Bajo bukan kota biasa-biasa saja dibandingkan kota-kota lainnya di NTT. Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata premium. Artinya Labuan Bajo adalah kota yang istimewa dari sisi pariwisata. Pemerintah daerah harus menangkap peluang itu sebagai kesempatan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyatnya.

 

Paket AG justru satu-satunya calon bupati Mabar yang menangkap program Presiden Jokowi itu dengan membangun konsep kota internasional atau smart city (kota pintar). Kementerian Dalam Negeri sudah lama mendukung daerah-daerah membangun smart city untuk mengembangkan kota yang layak huni, maju, dan modern. Tentu konsep ini sangat ditunggu-tunggu publik di Mabar.  

 

Menjadikan Labuan Bajo sebuah smart city tidak mudah. Labuan Bajo bukanlah kota warisan (legacy city) seperti London, New York atau Tokyo yang memiliki populasi yang stabil dan infrastruktur yang sudah tertata dengan baik. Juga bukan kota baru yang dirancang sedemikian rupa seperti Dubai, Putrajaya (Malaysia), atau Songdong (Korea Selatan). Labuan Bajo lebih sebagai kota transisi (transitioning city) yang kharakternya lekat dengan pertumbuhan populasi yang signifikan melalui urbanisasi, sehingga menimbulkan tantangan dalam banyak hal.

 

Masyarakat kota yang modern atau warga Labuan Bajo saat ini memiliki ekspektasi yang tinggi kepada pemimpin atau calon pemimpin yang peduli pada lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, area publik yang memadai, kota yang bersih, serta kemudahan mengurus segala bentuk pelayanan publik.

 

Smart city seperti inilah yang diinginkan Paket AG, agar pelayanan publik mudah dan cepat, lapangan kerja tersedia bagi semua orang, pembangunan infrastruktur yang merata, dunia usaha berkembang baik, pariwisata semakin tertata, pertanian, peternakan, perikanan yang modern dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat Mabar semakin tinggi.

 

Apa Itu Smart City

Ada banyak definisi soal smart city. Ada yang mengartikan smart city secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Smart city dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya.

 

Ada yang melihat smart city sebagai konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Smart city adalah sebuah kota impian dari semua orang (terutama pemimpin hebat) di dunia. 

 

Saat ini ada beberapa kota yang menerapkan konsep smart city, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan beberapa lainnya. Para pemimpinnya ingin memberikan pelayanan publik terbaik kepada warganya, seperti kemudahan dalam pengurusan surat perizinan, kemudahan menyampaikan laporan atau aspirasi, transparansi pelayanan, meningkatkan kecepatan pelayanan publik, transportasi umum yang baik, peningkatan keamanan, kesehatan dan sebagainya.

 

Karena itu, banyak orang mengatakan, smart city selalu identik dengan teknologi, utamanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Itu pemahaman yang bagus, tetapi tidak semuanya benar. Smart city tidak semata mengenai teknologi. Teknologi itu hanya alat (tools). Kalau menganggap teknologi sebagai solusi untuk sebuah kota modern, maka konsep itu gagal.

 

Maka kata kunci smart city adalah pelayanan publik yang baik, efisiensi, efektif, dan transparansi. Jika sepakat bahwa smart city dijalankan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, maka menurut Prasetyo Andy Wicaksono, Head of IT and Development Jakarta Smart City, hal utama yang harus dibenahi adalah bagaimana Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelayanan publik dapat diselesaikan dengan lebih baik menggunakan teknologi.

 

Misalnya, mengurus SOP izin usaha. Kalau selama ini membutuhkan waktu satu sampai tiga  bulan karena harus melibatkan beberapa instansi, maka dengan teknologi bisa diringkas menjadi dua atau tiga jam saja. Artinya berkat sentuhan teknologi informasi, integrasi sistem di setiap instansi berjalan. Itulah cikal bakal lahirnya e-government, e-procurement, e-budgeting, e-delivery, e-controlling, dan e-monitoring. Publik pun bisa dengan mudah mengawasi jalannya pemerintahan suatu daerah.

 

Kota pintar itu ada indikatornya. Menurut Beesmartcity, perusahaan penyedia solusi perkotaan asal Jerman, ada enam indikator smart city yakni: smart economy (ekonomi cerdas),  smart environment (lingkungan cerdas),  smart government  (pemerintah yang cerdas), smart living (hidup cerdas), smart mobility (mobilitas cerdas) dan  smart people (masyarakat cerdas).

 

Artinya, jika Labuan Bajo ingin menjadi kota internasional atau kota pintar, enam indikator itu harus terpenuhi: pemerintahannya cerdas dan inovatif, ekonominya jalan, lingkungannya aman dan nyaman, hingga masyarakatnya cerdas. Setiap indikator tidak bisa berjalan sendiri. Untuk terciptanya smart economy, diperlukan smart people. Lalu smart living membutuhkan smart government untuk membentuk regulasi yang mendukung dan mempermudah terlaksananya program.

 

Enam Level

Abdurrozzaq Hasibuan dan Oris Krianto Sulaiman dalam tulisan di Buletin Utama Teknik Universitas Islam Sumatera Utara, menyatakan, ada enam level untuk menerapkan smart city. Pertama, Level 0. Ini merupakan level awal dari mengimplementasikan konsep smart city. Level ini ditandai dengan kota yang masih seperti biasa, namun terdapat potensi menjadi smart city. 


 

Level 1, merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi smart city, ditandai dengan tersedia internet secara menyeluruh di wilayah kota. Level 2, merupakan tahap kelanjutan dari level pertama, dimana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya.

 

Lalu Level 3, merupakan level open information, dimana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data dan informasi secara online. Level 4, merupakan level yang telah memiliki proses mengolah data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya. 


 

Level 5, merupakan integrasi yang baik di dalam maupun antar kota sebagai kombinasi level 2,3 dan 4. 
Nah, Labuan Bajo saat ini berada di level yang mana?

 

Kita harus jujur, Labuan Bajo baru pada level 1. Tetapi Mabar secara keseluruhan masih di Level 0.  Itu artinya, kerja Paket AG untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai kota internasional sangat berat. Tetapi itu bisa dilakukan kalau semua stakeholders dilibatkan dalam pengembangan konsep smart city, antara lain pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat sipil, pengembang, media dan pengusaha. Keseluruhan stakeholders tersebut memiliki peranan masing-masing dalam mengimplementasikan konsep smart city.

 

Misalnya, Pemda Mabar ingin membuat kebijakan sistem transportasi yang terintegrasi, mulai dari bandara, pelabuhan, hotel ke tempat-tempat tujuan wisata. Akademisi memberikan sumbangan saran kebijakan berdasarkan riset dan penelitian yang mereka lakukan.Developer membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi.

 

Media mempromosikan dan menyosialisasikan semua program. Pihak swasta mendukung dengan modal, dan komunitas serta masyarakat turut berpartisipasi dengan mengubah kebiasaan lama dan mempraktikan yang baru. Jika salah satu pihak tidak berkontribusi, maka konsep ini tidak akan berjalan dengan baik.

 

Sumber Dana

Dari mana sumber dana untuk membangun smart city? Ini pertanyaan menarik karena pembangunan smart city berbasis teknologi informatika dan komunikasi membutuhkan biaya besar.

 

Biaya pembangunan kota internasional atau smart city bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga bisa meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut.

 

Ada landasan hukumnya yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 386-388 tentang Inovasi Daerah.  Dalam Pasal 386 diatur segala bentuk pembaruan pemerintahan daerah, salah satunya adalah inovasi.

 

Inovasi di sektor publik bisa jadi jalan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Kharakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid dan cenderung status quo harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi.   

 

Pengembangan kota cerdas juga sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita) Presiden Joko Widodo. Di dalamnya telah menetapkan peta jalan pembangunan perkotaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Termasuk, adanya pengembangan 7 sektor publik, 20 kota otonom dan 39 pusat pertumbuhan baru.

 

Dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata Indonesia, Paket AG menyadari pentingnya menata Labuan Bajo menjadi kota internasional melalui konsep smart city. Paket AG ingin menjadikan Labuan Bajo sebagai smart city yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

 

Artinya kota itu nanti akan berfungsi sebagai pusat penyelenggara pemerintahan, pusat kehidupan politik lokal, pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial, seni dan budaya masyarakat.

 

Labuan Bajo juga akan menjadi pusat pemukiman maju yang ditandai oleh semakin terpadunya kegiatan sosial ekonomi, terciptanya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan, tersedianya prasarana dan sarana yang maju, bermutu, dan terpadu, penataan ruang kota dan lingkungan hidup yang efektif.  

 

Semua impian di atas sudah ada dalam Sepuluh Program Kerja Paket AG. Melihat kualitas kedua calon, yang memiliki visi besar membangun Mabar, memiliki jaringan yang luas secara nasional dan internasional dan kharakter yang tegas, maka mimpi menjadikan Labuan Bajo sebagai kota internasional dengan konsep smart city bukan hal yang susah direalisasikan. 

 

 

 

 

Penulis

Gusti Lesek
Warga Manggarai, tinggal di Jakarta

Editor: Hartono


Berita Terkait

Komentar