Pimpinan DPD Dukung Presiden Rehuffle Menteri Gagal

Selasa, 30 Juni 2020 | 10:36 WIB
Share Tweet Share

Pimpinan DPD Dukung Presiden Rehuffle Menteri Gagal

JAKARTA, SUARAPEMRED - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah karena tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II khususnya terkait penanganan.covid19 dan ekonomi.

Menurut Senator asal Provinsi Bengkulu ini, kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Di saat ekonomi luluh lantak akibat Pandemi Covid19, berbagai kebijakan pemulihan serta penaggulangan telah dilakukan.

Namun fakta di lapangan, apa yang dikerjakan  para pembantu Presiden justru tidak sesuai dengan kebijakannya. "Sebenarnya saya merasa kasihan pada Presiden Jokowi yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19," tegas Sultan, Selasa (30/6/2020).

Menurut Sultan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk Payung perpu, darurat bencana dan lainya. "Tapi, pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan Presiden untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan Rakyat. Sebagai Pimpinan DPD kami sangat mendukung dan mensuport jika Presiden ingin merombak para Menteri yang dianggap gagal," ujarnya.

"Terus terang, baru kali ini saya melihat presiden marah. Saya pikir ini bukan settingan. Terlebih selain lamban, beberapa Kementerian memang tidak serius bekerja. Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya," katanya.

Untungnya lanjut Sultan,  Pak Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut Pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya," tambahnya.

Bahkan Sultan menduga, ada sebagian Menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda. Selain loyal ke Presiden ada juga yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu. "Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," ungkapnya.

Dengan demikian, apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut mantan Gubernur Bengkulu Ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para menteri yang saat ini sedang menjabat. "Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," jelas Sultan.

Apalagi, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp686,2 triliun, dengan rincian bidang Kesehatan Rp87,55 T, Perlindungan Sosial Rp203,90 T, UMKM Rp123,46 T, Insentif Usaha Rp120,61 T, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 T, dan Pembiayaan Korporasi Rp44,57 T.

"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para Menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," katanya mengingatkan.

Terakhir, Sultan Najamudin berharap, siapapun menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden, lebih baik mundur. "Sebaiknya Gentle. Jangan nunggu di reshuffle, mending mundur saja, kalau tak mampu," pungkasnya.

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar