DPD RI Minta Daerah Dilibatkan Dalam Riset dan Inovasi Di RUU Omnibus Law

Senin, 29 Juni 2020 | 20:52 WIB
Share Tweet Share

DPD RI Minta Daerah Dilibatkan Dalam Riset dan Inovasi Di RUU Omnibus Law

JAKARRA, SUARAPEMRED - DPD RI mengikuti rapat lanjutan bersama DPR RI dan Pemerintah membahas Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) terkait perkoperasian dan dukungan riset dan inovasi. Dalam rapat tersebut, DPD RI meminta agar ada kemitraan dengan daerah dalam penyelenggaraan dukungan riset dan inovasi. 

Menurut Anggota Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, kekhawatiran munculnya RUU Cipta Kerja ini adalah dapat menggagalkan tujuan desentralisasi yang dibawa oleh semangat reformasi. Adanya kekhawatiran bahwa banyaknya kewenangan daerah yang diambil oleh pusat, harus dapat dicegah melalui pengaturan mengenai keterlibatan daerah dalam RUU ini.

“Ketika RUU Omnibus Law muncul, yang kami lihat begitu banyak kewenangan-kewenangan daerah yang diambil lagi ke tingkat pusat. Tujuan desentralisasi sesuai semangat reformasi, semakin berkurang. Apalagi hari ini akan ditambahkan lagi dengan urusan inovasi dan riset,” kata Angelo, Senin (29/6/2020).

Angelo meminta agar dalam dukungan riset dan inovasi, dapat melibatkan pihak-pihak terkait di daerah, seperti perguruan tinggi, akademisi, ataupun Badan Penelitian di daerah. Angelius menilai selama ini banyak riset-riset yang dilakukan di tingkat pusat kurang sesuai dengan kearifan lokal di daerah. Kebutuhan masyarakat di daerah belum tentu sama dengan kebutuhan masyarakat di pusat. 

“Ini kondisi kebatinan kita di DPD yang harus saya sampaikan. Saya sepakat BUMN harus mengambil hasil riset, tidak hanya riset di tingkat nasional, tetapi riset para doktor di tingkat lokal juga harus menjadi perhatian. Kita bisa lihat kondisi vertikal di bawah tidak ada tingkat kreativitas dan inovasi. Padahal kita membutuhkan kreatifitas dan inovasi terkait kebutuhan di daerah,” kata Angelo, senator asal dari Nusa Tenggara Timur ini.

Dalam rapat tersebut, DPD RI juga mengusulkan adanya penambahan ayat di Pasal 43.  Dalam Pasal itu, DPD RI mengusulkan penambahan ayat (4) yang berbunyi koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Eni Sumarni, penambahan tersebut untuk mengakomodasi tumbuh kembangnya simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. 

“Sehingga, dalam aturan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi berbasis syariah harus mengedepankan prinsip-prinsip kegiatan usaha yang berkonsep syariah,” tambah Eni.

Dalam rapat lanjutan tersebut, turut dihadiri oleh Wakil Ketua PPUU DPD RI Asyera Respati A Wulandero, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, Anggota Komite II DPD RI Amaliah Sobli dan Edwin Pratama Putra.

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar