GKSB  DPR untuk Palestina Leading Selesaikan Isu Tepi Barat

Jumat, 26 Juni 2020 | 20:09 WIB
Share Tweet Share

Ketua GKSB DPR untuk Palestina Syahrul Aidi Ma'azat

JAKARTA, SUARA PEMRED -  GKSB DPR RI untuk Palestina kembali bergerak cepat memanggil kementerian luar negeri melalui Direktur Hubungan Timur Tengah.Pada kesempatan kali ini Syahrul Aidi Maazat sebagai Ketua GKSB menyampaikan kesungguhan DPR RI untuk leading dalam penyelesaian Tepi barat.

" DPR melalui GKSB akan fokus mengawal isu aneksasi tepi barat.Hal ini sesuai dengan janji kita bangsa indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia.Oleh karena itu kami memanggil kementerian luar negeri untuk memetakan konflik disana dan mencari inisiasi penyelesaian," ujar Syahrul dalam keterangannya, Jumat (26/6).

Syahrul menegaskan bahwa politik kawasan di timur tengah sangat memberikan pengaruh dan warna terhadap eskalasi penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan selanjutnya perlu negara di luar kawasan itu yang mengambil peran baru dan indonesia punya kemampuan untuk hal tersebut.

" Penyelesaian konflik Palestina-  Israel sangat komplek karena di warnai politik kawasan yang mempunyai kepentingan politik masing- masing negara misalkan Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordan dan beberapa negara di sekitar itu yang mempunyai hubungan ekonomis politis dengan AS dan Israel. Sehingga kecaman negara-negara timur tengah hanya formalitas belaka. Oleh karena itu perlu negara lain yang bersuara sebagai katalisator dan saya rasa indonesia mampu untuk mengakselerasi dan menyelesaiakannya," lugasnya

Dalam posisi strategis Indonesia bisa melakukan umpan balik dan memberikan terobosan melebihi Turki dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan deal century AS yang merugikan Rakyat Palestina

" Indonesia harus konsisten berada di garda terdepan dengan terus maksimal menggalang dukungan yang lebih lagi dari usaha menlu saat ini. Kemudian Indonesia melalui presiden harus menginisiasi resolusi yang dialamatkan kepada DK PBB untuk menghentikan aneksasi dan menciptakan perdamaian di luar deal century ini. Pembelaan kita terhadap Palestina adalah marwah kebangsaan yang sedari dulu kita perjuangkan" tegasnya

Syahrul juga  menyebutkan bahwa peluang negosiasi untuk penyelesaian konflik ini bisa lebih mudah dikarenakan posisi Trump yang terjepit dengan amukan masa dan lemahnya kepercayaan publik di AS.

" Kita memang menyadari segala desakan internasional akan di mentahkan oleh Veto AS, namun peluang dan harapan itu masih ada terutama keadaan Trump yang saat ini terancam di negaranya sendiri yang menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Momen ini bisa kita ambil untuk menginisiasi resolusi dan mengambil kepercayaan negara-negara member of PBB dan menggalang dukungan domestik AS untuk palestina" tangkasnya

Selanjutnya DPR akan meminta Menlu RI untuk mengundang NGO-NGO kemanusiaan, Dubes Palestina dan stake holder terkait untuk pencarian strategi yang terbaik untuk palestina

" Selanjutnya GKSB DPR RI meminta menlu untuk berembuk bersama dengan mengundang Dubes palestina, NGO kemanusiaan  terkait palestina dan stake holder terkait untuk menentukan langkah bersama untuk meretas persoalan aneksasi ini" akhirnya.

Editor: Jay

Tag:

Berita Terkait

Komentar