New Normal, Menteri PUPR Diminta DPR Prioritaskan Sarana Pesantren

Kamis, 25 Juni 2020 | 08:21 WIB
Share Tweet Share

New Normal, Menteri PUPR Diminta DPR Prioritaskan Sarana Pesantren

JAKARTA, SUARAPEMRED - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan prioritas dan perhatian lebih pada kondisi sarana dan prasarana pesantren di seluruh Indonesia, yang dinilainya masih menyedihkan.

Hal itu disampaikan Neng Eem dalam Rapat Kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 Kementerian PUPR, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

“Kondisi sarana dan prasarana pesantren, pada umumnya masih buruk. Beberapa pesantren memang memiliki fasilitas yang baik. Tapi kebanyakan masih memprihatinkan. Kalau pesantren-pesantren tersebut diharuskan memenuhi ketentuan protokol kesehatan untuk pendidikan dalam rangka Covid-19, sudah dapat dipastikan mereka tidak akan bisa melaksanakan kegiatan,” kata politisi PKB itu. 

Anggota DPR RI yang  pernah di pesantren ini menilai kamar-kamar para santri itu sangat sempit dan minim fasilitas. Kamar-kamar itu hanya digunakan untuk menyimpan barang dan peralatan pribadi, sementara kegiatan lainnya dilakukan di luar kamar, baik itu di masjid, aula, halaman, ataupun pelataran kamar.

“Saya yakin, kondisinya sekarang ini sama saja. Padahal sudah berlangsung puluhan tahun, semenjak sebelum kemerdekaan. Kita ini sudah berapa puluh tahun merdeka, tapi kondisi pesantren tidak banyak berubah. Karena itu, saya minta prioritas dan perhatian Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasaran di pesantren,” ungkap Neng Eem.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, mengatakan pihaknya tidak hanya mengalokasikan perbaikan sarana dan prasarana pada pesantren, tetapi secara umum pada sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Khusus untuk pesantren, sudah dialokasikan untuk menyediakan fasilitas cuci tangan, tempat wudhu, dan MCK (mandi-cuci-kakus). 

“Saat ini, kami masih meminta datanya ke Kementerian Agama karena jumlah pesantren di Indonesia ini mencapai lebih dari 28 ribu, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan seluruhnya pada tahun ini, sehingga sebagian akan dilaksanakan pada tahun depan. Untuk tahun ini, pihak Kementerian PUPR akan melakukan survei,” kata Basuki.

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar