12th APA, DPR Kedepankan Pendekatan Multilateral

Senin, 16 Desember 2019 | 10:14 WIB
Share Tweet Share

12th APA, DPR Kedepankan Pendekatan Multilateral

JAKARTA, SUARA PEMRED - Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menghadiri 12th Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki, 13-18 Desember 2019.

BKSAP DPR RI mengikuti sidang-sidang Standing Committee APA yaitu komite politik, komite ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta komite sosial dan budaya yang membahas mengenai berbagai draft resolusi yang berkaitan dengan ketiga komite tersebut.

Mengusung tema "The Role of Multilateral Cooperation among Asian Parliaments" delegasi DPR RI membahas mengenai pentingnya pendekatan multilateral yang harus dikedepankan oleh Parlemen Asia dalam mengatasi berbagai permasalahan, terkait politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan menolak segala bentuk aksi unilateralisme yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional negara-negara di Asia khususnya, dan dunia pada umumnya.

Namun, baru-baru ini fenomena unilateralisme meningkat dalam perdagangan, ekonomi, dan politik internasional - yang tentunya merongrong gagasan kerja sama global untuk mencapai Agenda Pembangunan Global 2030.

“Multilateralisme tetap merupakan prinsip penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang hanya dapat direalisasikan dengan komitmen yang kuat untuk kemitraan dan kerja sama global sesuai dengan pencapaian pembangunan berkelanjutan ke-17,” ungkap Fadli pada sesi pleno debat umum, Minggu (16/12/2019).

Selain itu, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sangat percaya bahwa hanya melalui nilai-nilai mutlilateralisme, dunia ini akan lebih stabil, damai, dan sejahtera.  “Kami juga secara aktif mendukung kemitraan yang efektif di antara anggota ASEAN, dan kemitraan antara ASEAN dan negara-negara lain serta mitra dialog,” ungkap Fadli sembari menambahkan bahwa kebiasaan berdialog, inklusivitas, penyelesaian konflik secara damai, dan tidak menggunakan kekuatan dapat mengembangkan ekosistem perdamaian dan stabilitas global.

Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019, lanjut politisi Partai Gerindra itu, Indonesia secara terus-menerus menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang bebas, demokratis, dan makmur sebagai bagian dari komitmen kami terhadap tatanan dunia yang berbasis tentang kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. DPR RI pun siap untuk selalu mempromosikan resolusi konflik damai di Myanmar.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin menyatakan komitmen Indonesia untuk perdamaian di wilayah minoritas Muslim di Xinjiang. Karena Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, berbicara, ekonomi, sosial dan budaya. Kami berharap bahwa membina ketahanan akan menjadi prioritas di Majelis Parlemen Asia,” kata Fadli yang juga anggota Komisi I DPR RI itu.

Delegasi DPR RI beranggotakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Charles Honoris (F-PDI-Perjuangan), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafidz Thohir  (F-PAN), dan Anggota BKSAP Sihar Sitorus (F-PDIP).

Rapporteur

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (FPDIP) didaulat menjadi Rapporteur pada pertemuan Executive Council ke-2 di Sidang Pleno Asian Parliamentary Assembly ke-12 pada Sabtu 14 Desember 2019.

Dalam pertemuan ini, anggota parlemen APA yang hadir sepakat untuk mengadopsi pembahasan 13 draf resolusi pada Komite Sosial dan Budaya, 7 draf resolusi pada Komite Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 9 draf resolusi pada Komite Politik, dan 1 draf resolusi pada Komite Budget dan Perencanaan.

Editor: Munif


Berita Terkait

Komentar