Pangkas Jabatan Eselon, DPD : Jokowi Butuh Efektifitas Kerja

Minggu, 20 Oktober 2019 | 19:29 WIB
Share Tweet Share

Pegawai Negeri Sipil-Kompas.com

JAKARTA, SUARAPEMRED-Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan usulan pemangkasan birokrasi oleh Presiden Jokowi, terutama eselon III dan IV Pegawai Negeri Sipil (PNS) semata-mata untuk efektifitas kerja.  Alasannya birokrasi yang ramping mempercepat langkah kerja. "Pak Jokowi lebih menekankan pada hasil, bukan prosedural. Sehingga diperlukan rentang kendali yang pendek, supaya efektif," katanya ditemui usai pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amien di Jakarta, Mingggu, (20/10/2019).

Dengan birokrasi yang pendek, kata Mantan Gubernur Kalimantan Tengah, maka koordinasi antar lembaga dan institusi lebih cepat dan tidak terlalu lama. "Dalam rangka menempuh kecepatan, maka harus ada keberanian langkah tersebut. Koordinasi lapangan akan lebih mudah. Ibaratnya, jangan lagi business as usual," tambahnya.

Ditanya apakah perampingan birokrasi tidak akan menimbulkan gejolak, Teras yakin tidak akan menimbulkan kegaduhan. Karena jumlah eselon III dan IV tidak terlalu banyak. “Ibaratnya, jangan lagi business as usual," tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKB N.M Dipo Nusantara menambahkan orientasi Presiden Jokowi lebih kepada out put. Karena ingin melihat langsung bagaimana masyarakat menikmati pembangunan. "Tepat sasaran penggunaan APBN memang menjadi tujuan utama Pak Jokowi," katanya di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Namun, Legislator asal NTT ini menyarankan agar pemangkasan birokrasi ini dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kecemburuan. "Bertahap saja dulu, supaya PNS ini juga siap menghadapi kenyataan. Ini penting sekali," tuturnya lagi.

Dipo mengakui dengan pemangkasan birokrasi ini, maka akan banyak anggaran negara yang bisa dihemat. "Jadi pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih dahulu. Dengan begitu, PNS bisa menyesuaikan diri," imbuhnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Jokowi ingin agar struktur eselonisasi ini disederhanakan. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk  disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. "Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," kata dia.

Jokowi juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. "Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujarnya. ***

Editor: Eko

Tag:

Berita Terkait

Komentar