Ada Pasal Hilang dalam UU Cipta Kerja, Ini Penjelasan Jubir Presiden

Jumat, 23 Oktober 2020 | 15:47 WIB
Share Tweet Share

Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono

JAKARTA, SUARA PEMRED - Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membenarkan, pemerintah telah menghapus pasal 46 UU Cipta Kerja. Alasannya, pasal tersebut dapat mengubah substansi yang telah disepakati bersama antara pemeintah dan parlemen.

"Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dan penghapusan Pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat Panja," ujar Dini melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dini menjelaskan, pada pasal 46 UU Cipta Kerja berisi tetang kewenangan BPH Migas. Karena dihapus, artinya aturan berlaku terkait hal tersebut dikembalikan ke aturan yang sudah ada sebelummya atau existing.

"Jadi dalam naskah final,  dalam rapat Panja saat itu memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," jelas Dini.

Dini menambahkan, penghapusan ini dilakukan saat proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden. Sehingga hal ini bukan keputusan sepihak, karena parlemen sudah mengetahui adanya pasal yang dihapus.

"Ini sudah sepengetahuan DPR, diparaf oleh DPR. Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting, Setneg melakukan tugasnya dengan baik. Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR," ujar Dini.

Dalam hal penghapusan pasal tersebut, kata Dini,  sifatnya administratif atau typo. Dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR.

"Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik," ucapnya.

Dini mengatakan, pada proses final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR.

"Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," pungkasnya. 

Sebelumnya Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengakui ada pasal yang dihapus dalam naskah UU Cipta Kerja. Yakni Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Supratman seharusnya Pasal 46 tersebut tidak ada di dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama pemerintah.

Pasal tersebut ditemukan oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) saat melakukan proses penyuntingan dan perbaikan teknis naskah UU Cipta Kerja.

"Jadi kebetulan Setneg yang temukan. Jadi itu (Pasal 46) seharusnya memang dihapus," ujar Supratman, Jumat (23/10).

Supratman menambahkan Pasal 46 berisi tentang tugas BPH Migas. Terkait hal itu pemerintah mengusulkan kewenangan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee dialihkan dari BPH Migas ke Kementerian ESDM.

Setelah dibahas pada rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, usulan pemerintah tersebut tidak dapat diterima.()

Editor: Jay


Berita Terkait

Komentar