Uji Kanal Oligarki dan Permufakatan Jahat dalam PK Djoko Tjandra

Senin, 27 Juli 2020 | 15:08 WIB
Share Tweet Share

Direktur Legal Culture Institute M Rizqi Azmi

JAKARTA, SUARA PEMRED - Direktur Legal Culture Institute M Rizqi Azmi mengungkapkan, tampak ada anomali besar yang nengarah kepada permufakatan jahat dalam kasus Tjoko Chandra karena Semenjak putusan Mahkamah Agung (MA) dalam Peninjauan Kembali (PK)  terhadap kasus hukum Tjoko Chandra di tahun 2009. Dimana Jaksa seharusnya sudah bergerak cepat mengeksekusi sesuai tugas eksekusitorialnya pasal 270 KUHAP. Dengan  dua cara. Yaitu mengefektifkan unit-unit di bawah jamintel apalagi kalau sekarang bisa  melalui adhyaksa monitoring center  untuk menangkap Tjoko tanpa menunggu putusan PK yang di mohonkan Tjoko Chandra

Lebih lanjut Rizqi mengatakan, permufakatan jahat secara oligarki menggunakan kekuasaan ini semakin kental semenjak di copotnya lurah Grogol Jakarta Selatan Asep Subahan dan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, karena menerbitkan surat perjalanan yang mencantumkan nama Djoko Tjandra sebagai konsultan polisi. 

“Hal ini harus di telusuri dan tidak hanya di hukum secara etika kepegawaian, namun juga harus diberikan sanksi berat dalam konteks tindak pidana,” tegasnya.

Menurut Rizqi dalam kasus ini, ada sejumlah pasal yang di langgar dalam pemalsuan E – KTP. Misal pasal 93 dan 95 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan).  Serta pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen  dengan ancaman 6-8 tahun penjara ditambah lagi Djoko bukan WNI lagi, karena telah jadi WN Papua Nugini.

“Selain itu juga terkait mempermudah langkah Djoko Tjandra dengan memberikan predikat konsultan polisi hal ini bisa di lekat pasal 88 KUHP jo Pasal 15 UU TIPIKor tentang permufakatan jahat serta pasal 212 KUHP dalam mengahalang-halangi petugas dalam menangkap Djoko Tjandra,” tegasnya.

Karena ini dalam kasus ini, kata Rizqi, sangat penting untuk dilakukan investigasi mendalam oleh Menkopolhukam dengan membawa serta stake holder independen seperti NGO dan tokoh masyarakat bersama pemangku kepentingan Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, KPK dan Kepolisian. 

Kasus ini merupakan kata kunci membongkar lingkaran setan dalan mega korupsi di negara ini. Djoko Tjandra adalah pengusaha kelas kakap yang merupakan deep state di Indonesia dan salah satu donatur besar dalam setiap suksesi di indonesia mulai dari zaman Soeharto sampai Jokowi. Bahkan presiden pun pernah satu meja dengan adiknya Djoko Tjandra, Sangkara Thandra 2015 lalu.  Padahal yang bersangkutan sudah menjadi buronan pada waktu itu. 

“Pastinya lurah grogol selatan dan karo koordinasi dan pengawasan PPNS tidak bekerja sendiri dan pastinya dengan porsi jabatan strukturalnya kedua orang ini tidak mungkin melakukan aksi tanpa koordinasi atasan. Hal inilah yang perlu di dalami sebagai kejahatan oligarki dan permufakatan jahat,” tegasnya. 

Terkait PK dalam sidang teleconference sesuai arahan perma no 1 tahun 2019 dan pasal 153 KUHAP, kata Rizqi, sangat di mungkinkan sidang jarak jauh seperti persidangan bullog gate tahun 2002 yang menghadirkan virtual BJ Habibi. Namun dalam kontek ini berbeda, karena Djoko Tjandra adalah buronan dan harus di bawah pengawasan dan pendampingan kejaksaan dan atau kepolisian dalam sidang Virtualnya. 

Bukan hadir dengan sendirinya dan tidak diketahui keberadaanya. kontek pada pasal 153 KUHAP memungkinkan ruangan pengadilan di sesuaikan pemaknaan hakim harus berhadapan langsung dengan terdakwa atau pemohon PK. Apalagi kontek pidana setiap subjek dan objek pidana harus hadir di depan hakim berbeda dengan perdata yang bisa di kuasakan seketika. 

“ Karenanya di perkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 dan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon wajib hadir saat melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK,” tegasnya.

Rizqi menambahkan, pada sidang Permohonan PK kali ini seharusnya majelis hakim sudah bisa memutuskan tanpa memperpanjang sidang. Majelis hakim harus menolak PK djoko Tjandra karena beberapa hal. Pertama sudah mangkir 3 kali berturut termasuk hari ini. Kedua menyalahi prosedur acara pidana, karena tidak mengurus langsung. Ketiga karena itikad buruk dari Djoko  Tjandra sebagai buronan semenjak 2009 dan melakukan permainan permufakatan jahat denga  birokrat dan penegak Hukum. 

“Kami kira tidak ada alasan kuat majelis hakim menerimanya,” tegasnya. ()

Editor: Jay

Tag:

Berita Terkait

Komentar