Wakil Ketua MPR: Tanpa Bukti, Polri Jangan Gampang Melakukan Penangkapan

Minggu, 31 Mei 2020 | 16:43 WIB
Share Tweet Share

Komisi III DPR Ingatkan, Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum Masa Depan

JAKARTA SIARAPEMRED - Menyoroti terulangnya tindakan penangkapan terhadap mereka yang diduga melanggar UU ITE, terakhir kasus Ruslon Buton dan sebelumnya Ravio Patra, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani meminta Polri agar tidak gampang-gampang menangkap orang. 

"Menggunakan kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa  pasal dalam UU ITE maupun KUHP itu yang bukan kejahatan dengan kekerasan tidak boleh sembarangan," demikian anggota Komisi III DPR itu, Minggu (31/5).

Menurut Sekjen PPP itu, penangkapan terhadap Ruslan Buton yang disorot secara luas oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil dinilai Arsul tidak perlu dilakukan, karena tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan itu membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi.  

Arsul menyoroti penggunaan beberapa Pasal dalam UU ITE seperti Pasal 27 dan Pasal 28 dan juga Pasal dalam KUHP seperti Pasal 207, Pasal 310 dan 31. Kata Arsul, pasal-pasal ini adalah pasal "karet" yang interpretable (multi tafsir atau terbuka penafsirannya)

Karena itu, dalam menggunakan pasal yang terbuka penafsirannya itu, kata Arsul tidak tepat Polri melakukan proses hukum dengan langsung melakukan upaya paksa. Seperti penangkapan dan penahanan. 

"Apalagi, kalau apa yang disampaikan oleh terduga pelakunya di ruang publik atau medsos belum menimbulkan akibat apa-apa atau tidak disertai dg tindak pidana lainnya seperti misalnya mengangkat senjata atau memberintak thd pemerintah," ujarnya.

Namun, Arsul, mempersilakan Polsi melakukan penyelidikan jika apa yang terucap atau ditulis oleh seseorang itu di ruang publik atau medsos terindikasi ada tindak pidana. Tapi, proses hukumnya seharusnya bukan dangan langsung menangkap ketika belum ada indikasi akibat dari ucapan atau tulisan pada publik. 

Polisi seharusnya meminta keterangan ahli dulu apakah yang diucapkan atau ditulis itu terindikasi tindak pidana berdasarkan pasal pidana tertentu atau tidak? Bukan langsung bertindak begitu tahu ada ucapan atau tulisan semacam itu. Terlebih-lebih lagi jika upaya paksa seperti penangkapan itu inisiatif polisi sendiri tanpa ada yang melaporkannya terlebih dulu. 

Bahkan seandainya ada laporan polisi saja, menurut Arsul, Polri perlu melakukan penindakannya dengan elegan. Yaitu mngumpulkan alat buktinya, termasuk keterangan ahli, kemudian menetapkan tersangka dan melakukan pemanggilan.

Dengan demikian, Arsul meminta agar Polri ke depan semakin akuntabel dan meningkatkan standar due process of law-nya dalam melaksanakan kewenangannya. Terutama dalam menangani tindak pidana yang non jatras (kejahatan dengan kekerasan). 

"Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan yang membahayakan masyarakat tereiderai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasarkan pasal-pasal karet diatas," pungkasnya.

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar