Karhutla, Jadi Pentingnya Segera Merevisi UU Kehutanan

Senin, 21 Oktober 2019 | 13:20 WIB
Share Tweet Share

Dradjad

JAKARTA, SUARA PEMRED - Indonesia membutuhkan  regulasi tegas,  dan mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan Karhutla.

Kasus kebakaran hutan (Karhutla) di berbagai daerah di Indonesia menjadi sorotan banyak negara tetangga. Dampak asap yang ditimbulkan mencemari udara di sekitar lingkungan. Jutaan anak terkena dampak dari asap Karhutla. Sementara penegakan hukum seolah tak berdaya. Situasi ini pun dapat menjadi momentum dalam merevisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Demikian disampaikan Ketua Umum Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) Dradjad H Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Komplek Gedung Parlemen, Senin (21/10). 

“Saya betul-betul mohon, tolong ini dijadikan isu di DPD. Karena isu ini memberi efek serius bagi regional dan internasional,” ujarnya.

Lebih lanjut Dradjad mengatakan, revisi terhadap UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi keharusan. Maklum, UU tersebut telah berusia 20 tahun. Walhasil, muatan materi UU pun terdapat  yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. Termasuk merevisi penanganan penanganan Karhutla agar menjadi lebih spesifik.

Namun tak cukup berhenti hanya di revisi. Pasalnya merevisi UU membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sementara bencana Karhutla sudah di depan mata.  Baginya, implementasi dari UU 41/1999 mesti berjalan, seraya proses revisi nantinya tetap berjalan. 

“Jadi revisi tetap jalan karena penting, tetapi dengan UU yang sekarang itu sebenrnya banyak hal yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurut perlunya pemerintah melakukan pendekatan secara komprehensif. Sayangnya, terdapat pola pendekatan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dinilai terlampau menekanan pada penegakan hukum  yang berujung pada pencitraan semata. Faktanya, semua pelaku yang diproses secara hukum hanya sebagian kecil yang berlanjut ke pengadilan

“Jadi  lebih ke arah pencitraan itu akhirnya  jadi agak kurang efektif. Bukan penegakan hukum tidak perlu, itu sangat penting,” ujarnya.

Dradrad berpandangan  bahwa selama ini penegakan hukum terhadap kasus Karhutla diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan secara sengaja. Terlepas motifnya membuka lahan perkebunan maupun pertanian. 

“Jadi penegakan hukum adalah langkah penindakan terhadap kriminalnya, tetapi memang belum tentu bisa mencegah,” ujarnya.

Sementara itu Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Hariadi Kartodihardjo  mengatakan, penegakan hukum terhadap kasus Karhutla mesti diperkuat. Pasalnya kasus Karhutla tak di satu wilayah, namun banyak daerah. Pemerintah mesti bekerjasama dengan banyak para pemangku kepentingan. Termasuk aparat penegak hukum pun harus bersikap tegas tanpa pandang bulu menindak para pelaku Karhutla.

Prof Hariadi pun  menelisik muatan materi UU Kehuatanan.  Menurutnya terdapat lima isu pokok dalam UU Kehutanan. Pertama, kawasan hutan. Sebagaimana diketahui, sejak 2005 terdapat delapan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah isi UU Kehutanan. Tertutama mengenai kawasan hutan. 

Seperti definisi/batasan kawasan hutan, serta hak menguasai negara yang melingkupi hak individual. Termasuk tambang di hutan lindung. Nah khusus kawasan hutan, belum terdapat mekanisme penyelesaian konflik lahan hutan. Menurutnya, bila tak dapat diselesaikan melalui  program perhutanan sosial, maka dapat dilaksanakan  melalui resettlement dan penegakan hukum.

Kedua,  soal efisiensi usaha kehutanan. Menurutnya, UU Kehutanan tak dapat memberi terobosan perizinan maupun  ekonomi pemanfaatan hasil hutan agar menjadi efisien. Nah berntuk perizinan per komoditas hasul  hutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23-29 UU Kehutanan, menjadi dasar  panjangnya rantai perizinan. Bahkan menjadi hambatan  pertumbuhan inovasi dalam meningkatkan produktivitas.

Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan. Kempat, ketimpangan organisasi. Menurutnya, problematikan kehutanan berada di lapangan. Sementara kapasitas organisasi terdapat ketimpangan dengan pemusatan sumber daya di ibu kota dan provinsi. Kelima, hubungan kehutanan dengan UU lainnya perlu menjadi perhatian. Misalnya dalam pelaksanaan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurutnya, kelemahan  UU Kehutanan tak memungkinkan perbaikan pembangunan kehutanan akibat pertimbangan masyarakat sendiri. Namun melihat situasi kasus Karhutla dan usia UU yang sudah 20 tahun, menjadi keharusan dilakukannya revisi UU Kehutanan. “Perubahan isi UU Kehutanan mendesak dilakukan,” ujarnya.

Ketua Komite II Yorrys Raweyai mengamini pandangan Dradjad dan Prof Hariadi. Menurutnya Indonesia membutuhkan  regulasi tegas,  dan mengikat semua pihak dalam upaya pencegahan karhutla. Regulasi tersebut,  harus melibatkan semua sektor yang berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan, baik dari sisi pengelolaan ataupun pelestarian. 

Selain itu, pemerintah harus dapat membangun sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan pemadaman kasus karhutla. Yorrys pun mengusulkan dibentuknya badan khusus yang menangani masalah Karhutla. Supaya penanganan Karhutla tersentral dan lebih tersistematis.

“Kebakaran hutan ini bukan masalah baru, pemerintah harus membuat satu regulasi khusus tentang bagaimana pencegahan itu. Kalau regulasi sekarang yang dibebankan kepada sektoral, maka itu bukan solusi,” pungkasnya.(JAY)

Editor: wal


Berita Terkait

Komentar