Patra Zein Minta Bawaslu Awasi KPU

Rabu, 12 Desember 2018 | 14:12 WIB
Share Tweet Share

Patra Zein. [Istimewa]

[JAKARTA, SUARAPEMRED] Kesabaran Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap KPU tampaknya sudah habis. Melalui kuasa hukumnya, OSO menyurati Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar mendesak KPU supaya menjalankan putusan PTUN yang tidak dilaksanakan KPU.

Seperti diketahui, putusan PTUN Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018 tanggal 14 Nopember 2018 memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Oesman Sapta Odang ke dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI. Namun hingga berita ini diturunkan, KPU belum melaksanakan putusan PTUN tersebut, sehingga OSO lewat pengacaranya kirim surat ke Bawaslu. 

Gayung pun bersambut. Bawaslu, tegas anggotanya, Rahmad Bagja memastikan akan meminta KPU segera melaksanakan putusan PTUN tanggal 14 Nopember 2018 tersebut.

"Bawaslu diminta untuk mengawasi putusan PTUN yang harus dilaksanakan oleh KPU. Tapi di sini kan memang KPU juga  mandiri, ya mestinya setiap putusan itu ya dilaksanakan sesuai dengan waktunya," ujar Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu (12/12).

Bagja menjelaskan, surat tersebut (maksudnya, surat OSO kepada Bawaslu, red) dikirim oleh kuasa hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra pekan lalu. Pihaknya akan membalas surat OSO. "Surat dari Pak Yusril (kuasa hukum Pak OSO, red) baru beberapa hari ini diterima, satu atau dua hari lalu. Pasti kita akan balas, karena setiap surat itu harus dibalas," ujarnya.

Ia mengatakan, Bawaslu memang memiliki tugas melakukan pengawasan pemilu. Hal inilah yang membuat pihaknya diminta untuk mengawasi dan mengingatkan KPU dalam hal ini menjalankan putusan PTUN.

"Ya, salah satu tugas Bawaslu adalah untuk mengawasi, untuk mengingatkan karena sampai sekarang kan (KPU) belum buat SK-nya atau gimana," kata  Bagja.

Bagja mengatakan, bahwa lembaga KPU bersifat independen. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, maka mereka (KPU, red) berhak mengambil keputusan sendiri tanpa diintervensi pihak lain. 

Oleh karena itu, Bawaslu akan mengirim surat ke KPU, untuk mengingatkan mereka agar segera melaksanakan putusan PTUN. Bagja mengakui, Bawaslu memang diminta kuasa hukum OSO untuk mengawasi KPU dalam hal putusan PTUN.

Diakui Bagja, salah satu tugas Bawaslu memang melakukan fungsi pengawasan, diantaranya untuk mengingatkan KPU, karena sampai sekarang lembaga tersebut belum bikin SK untuk memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD RI.

Seperti diberitakan, kuasa hukum Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mendatangi kantor Bawaslu untuk mengadukan sikap KPU terkait pencalonan OSO sebagai calon anggota DPD RI pada Pemilu 2019. 

Salah satu kuasa hukum OSO, Patra M. Zein menjelaskan, surat yang disampaikan kepada  Bawaslu isinya meminta lembaga pengawas pemilu tersebut mengingatkan agar KPU segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 242/G/SPPU/2018. 

“Kami memang meminta Bawaslu mengingatkan KPU supaya menjalankan putusan PTUN,” ujar Patra Zein kepada Suara Pemred, Rabu (12/12). 

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat dari KPU terkait tindak lanjut dari putusan PTUN. Kuasa Hukum OSO, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, bahwa putusan PTUN tidak bisa diubah interpretasinya oleh KPU.

"Jadi, intinya putusan PTUN itu kan bersifat kongkrit, individual, dan final. Mestinya KPU jalankan putusan PTUN, karena putusan itu sifatnya final. Setelah putusan itu tidak ada upaya hukum lagi karena sudah final. KPU wajib hukumnya untuk menjalankan putusan PTUN tersebut. KPU harus memasukkan nama Pak OSO ke dalam DCT anggota DPD RI pada Pileg 2019," tegas Yusril.

Yusril meminta Bawaslu menggunakan kewenangannya untuk lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lembaga peradilan, dalam hal ini putusan PTUN tanggal 14 Nopember 2018. ‘’Kami sudah melayangkan surat ke Bawaslu supaya mereka menggunakan kewenangannya, antara lain mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Ini sudah diatur dalam undang-undang,"  ujar Patra Zein.

"Putusan PTUN punya kekuatan dan harus dilaksanakan KPU. Kalau putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), sifatnya normatif. Sedangkan putusan administratif yang bersifat membatalkan (maksudnya, putusan PTUN, red) harus dilaksanakan. Kalau KPU diperintahkan untuk melaksanakan ya segera dilaksanakan. Bawaslu pun harus gunakan kewenangannya untuk mengawasi KPU supaya melaksanakan putusan PTUN," tegas Patra Zein.

Namun seperti diketahui, KPU masih bersikukuh untuk menindaklanjuti putusan MK dan PTUN terkait pencalonan OSO sebagai anggota DPD. Menurut Ketua KPT Arief Budiman, OSO diberi kesempatan untuk mengikuti pemilu 2019 jika mundur sebagai pengurus parpol.

Sikap KPU tersebut dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada OSO pada Senin (10/12). Arief mengatakan, memang benar pihaknya akan menjalankan putusan PTUN dengan memberikan kesempatan kepada OSO untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

Tetapi, kata Arief berkilah, KPU juga tetap menjalankan putusan MK. Yaitu mensyaratkan, OSO harus mundur dari kepengurusan Partai Hanura agar bisa masuk sebagai caleg DPD RI pada pemilu 2019.

"Putusan MK dijalankan dengan meminta OSO mengundurkan diri dari kepengurusan parpol untuk bisa masuk menjadi calon anggota DPD pada Pemilu 2019,’’ tegas Arief Budiman.

Artinya, kata Arief, dalam menyikapi polemik hukum soal pencalonan OSO, KPU memilih jalan tengah dengan menjalankan dua putusan peradilan. Pihaknya memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk melakukan pengunduran diri hingga sesudah tanggal 20 Desember 2018. ‘’Kalau tidak salah sampai 21 Desember 2018," tandas Arief Budiman lagi.

Menanggapi batas waktu yang diberikan KPU tersebut, Patra Zein mengatakan, pihaknya (tim kuasa hukum OSO, red) akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada kliennya. ‘’Kami akan konsultasi dulu dengan Pak OSO. Kami segera menemui Pak OSO untuk membahas masalah  ini. Setelah itu, kami akan keluarkan sikap,” pungkas Patra Zein. [Jay]

Editor: Gusti


Berita Terkait

Komentar