Pemerintah Terbitkan SKB Terkait Anggota HTI  

Rabu, 02 Agustus 2017 | 07:08 WIB
Share Tweet Share

Ilustrasi demo tolak HTI. [Istimewa]

JAKARTA, BANGKIT.CO – Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu supaya tidak main hakim sendiri oleh masyarakat yang menimbulkan ketakutan pada mantan anggota HTI.

"Belum putus. Ini masih ditindaklanjuti oleh tim kecil. Nanti ada keputusannya,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur usai mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/7).

Rapat dipimpin Menko Polhukam Wiranto, dihadiri sejumlah pejabat seperti Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M Adi Toegarisman.

Asman tidak menjelaskan detail isi SKB yang akan dibuat. Dia juga tidak menjelaskan menteri apa saja yang akan menandatangan SKB tersebut. Dia hanya tegaskan setelah selesai disusun oleh tim kecil, baru akan dibuat keputusan dan dipublikasi ke masyarakat.

"Belum (ada rancangan). Baru akan dirumuskan," ujarnya.

Politisi PAN ini juga belum menyebut sanksi kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota HTI. Dia hanya tegaskan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengatur mengenai larangan dan kewajiban bagi PNS.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah mencabut badan hukum bagi organisasi massa (Ormas) HTI. Dengan demikian, HTI menjadi ormas terlarang di republik ini. 

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir meminta para pimpinan universitas di seluruh Indonesia agar memberikan sanksi kepada dosen yang bergabung dengan ormas yang berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya, dosen dan rektor harus menjadi teladan bagi para mahasiswa.
 
”Saya sudah saya sampaikan waktu di Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar. Ternyata mereka (para rektor, Red) sudah punya data masing-masing. Tinggal mereka melakukan itu sesuai yang diberikan, yaitu pelanggaran administrasi harus dilakukan. Pemeriksaan, peringatan, teguran, ini harus dilakukan,” kata Nasir dalam diskusi mengenai bela negara di Kementerian Pertahanan, pekan lalu.

Editor: Bangkit 1

Tag:

Berita Terkait

Komentar