KKP: UU Cipta Kerja Permudah Nelayan Melaut

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 21:05 WIB
Share Tweet Share

Kapal Nelayan Tradisional Penangkap Ikan

JAKARTA, SUARA PEMRED - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan UU Cipta Kerja akan mempermudah nelayan untuk melaut. Hal ini karena regulasi ini akan membuat penyederhanaan dalam perizinan sektor kelautan dan perikanan, sehingga produktivitas juga meningkat.

"Ada belasan dokumen perizinan yang harus dibawa di atas kapal saat melaut. Dengan UU Cipta Kerja, disederhanakan dan pengurusannya semua di KKP," ujar Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (17/10.

Menurut Zaini, selama ini nelayan mengeluhkan banyaknya perizinan yang harus mereka penuhi, belum lagi perizinan tumpang tindih karena pengurusannya di instansi berbeda-beda.

Sementara karena  pengurusan izin di banyak instansi, maka masa berlakunya pun tidak sama.

Padahal,bila salah satu izin habis masa berlakunya, nelayan tidak bisa melaut secara legal.

Zaini memastikan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja merupakan solusi terhadap persoalan tersebut.

“Hal itu, karena perizinan dikeluarkan oleh satu instansi dan tidak ada perbedaan masa berlaku. Kalau begini kan mereka tidak ragu lagi menangkap ikan di laut," katanya.

Ia mengingatkan bahwa nelayan di Indonesia sebagian besar merupakan nelayan kecil dan menengah dengan ukuran kapal di bawah 30 GT. Jumlahnya mencapai 600 ribuan kapal, sementara yang di atas 30 GT hanya 5.400 kapal.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan, lahirnya UU Cipta Kerja akan memberi banyak manfaat bagi nelayan kecil dan menengah.

"Yang paling banyak diuntungkan nanti adalah masyarakat nelayan itu sendiri. Kepastian usaha mereka, kepastian perizinan mereka, dan kekhawatiran mereka terhadap kriminalisasi di tengah laut juga tidak ada lagi," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan penerapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan sesuatu yang ditunggu oleh pengusaha perikanan karena dinilai mengefektifkan perizinan, memberikan kestabilan dan keberlanjutan usaha perikanan.

"Kepastian usaha mereka, kepastian perizinan mereka. Jadi dengan Omnibus Law (UU Cipta Kerja), ini yang ditunggu-tunggu," kata Edhy.

Edhy mengutarakan harapannya bahwa dengan kemudahan perizinan, maka diharapkan ke depannya keberlanjutan usaha semakin terjamin dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.()

Editor: Jay


Berita Terkait

Komentar