DPR Minta Pemerintah Tak Asal Lakukan Relaksasi PSBB

Selasa, 19 Mei 2020 | 11:07 WIB
Share Tweet Share

DPR Minta Pemerintah Tak Asal Lakukan Relaksasi PSBB

JAKARTA, SUARAPEMRED - Terkait pemerintah yang akan melakukan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengijinkan orang dengan usia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas di kantor untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, DPR minta harus tetap menjalankan protokol covid-19.

 

Pelonggaran yang dimaksudkan agar ekonomi mulai kembali bergerak setelah selama 2 bulan dilakukan berbagai kegiatan ekonomi. "Tapi, harus tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19," tegas  anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, Senin (18/5/2020).

 

Karena itu, Kurniasih mengingatkan agar rencana melakukan pelonggaran ini harus didahului dengan sosialisasi dan yang terpenting juga edukasi secara massif kepada masyarakat.

 

"Sosialisasi dan edukasi untuk untuk menjelaskan pelonggaran seperti apa yang dilakukan, siapa yang dibolehkan beraktivitas dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan kepada kelompok usia yang diberikan pelonggaran," kata politisi PKS itu.

 

Hal itu kata dia karena tingkat pertambahan kasus baru positif covid-19 masih fluktuatif dan berada di level yang tinggi. Korban meninggal dunia juga masih cukup tinggi

 

Sehingga edukasi itu juga harus menjelaskan protokol kesehatan yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas. Seperti tetap memakai masker atau pelindung wajah, selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tidak menyentuh wajah kecuali tangan sudah steril, tetap selalu menjaga jarak fisik, menghindari kerumuman dan langung mandi setelah kembali ke rumah serta mencuci baju yang dipakai dengan deterjen.

 

"Sosialisasi dan edukasi ini sangat penting agar pelonggaran ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan euforia kebebasan dan secara bebas keluar atau menjalai kehidupan seperti sebelum pandemi tanpa menghiraukan potensi penyebaran yang masih sangat mungkin terjadi," ujarnya.

 

Sosialisasi dan Edukasi pun lanjut Mufida, perlu dilakukan dengan cara dan media yang tepat seperti penggunaan media sosial maupun media elektronik dengan penjelasan yang menarik

 

Untuk itu, Mufida meminta agar pelonggaran dilakuan secara bertahap dan diikuti evaluasi. Pda tahap pertama misalnya pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi.

 

"Anak-anak usia sekolah tidak bebas berada di luar rumah. Dan, pelonggaran itu betul-betul ditujukan untuk menggerakan ekonomi secara bertahap dan membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ungkapnya.

 

Selanjutnya, setelah pelonggaran dilakukan, segera diikuti dengan melakukan evaluasi cepat misalnya 2 minggu setelah pelongaran.

 

Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas pelonggaran dalam menggerakan perekonomian dan tetap terkendalinya penyebaran virus c-19.

 

"Jika, ternyata pelonggaran ini justru memberi dampak negatif, maka pemerintah harus berani menarik kembali kebijakan pelonggaran ini. Jangan sampai pelonggaran ini menimbulkan gelombang penularan covid-19 yang semakin besar terutama di Jabidetabek. Apalagi mengakibatkan banyak korban para medis, dan bekerja tak kenal lelah akibat kebijakan yang tidak tepat," pungkasnya.

Editor: Munif

Tag:

Berita Terkait

Komentar